Internal Pemkab Pemasok Info Suap Saiful Ilah

  • Whatsapp
Saiful Ilah
Bupati Sidoarjo saat sampai di KPK usai terjaring OTT kasus suap. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews – Buah penangkapan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata berkat jasa informan dari internal pemerintah Kabupaten Sidoarjo sendiri.

“Terkait kejadian ini kita tidak periksa saksi-saksi, tapi kita mendapatkan infomasi dari informan. Informan dari orang dalam kabupaten (Sidoarjo),” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Bacaan Lainnya

Alex mengatakan KPK dan informan itu secara intensif menjalin komunikasi tentang berbagai informasi dugaan suap tersebut sejak 6 bulan yang lalu. Alex menyebut untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Saiful Ilah itu KPK mengikutinya hingga Padang.

“Kita ikuti. Bahkan dalam rangka lakukan OTT itu sendiri, tim KPK mengikuti yang bersangkutan sampai ke Padang, Padang kita ikuti perjalanannya sampai naik pesawat Padang ke Surabaya kita ikutin satu pesawat bahkan tim kami juga. Kita ikuti, tentu informasi kita terima dari informan, selain dari percakapan,” jelasnya.

Perlu diketahui, bahwa pada hari Selasa (7/1) kemarin, tim penyidik KPK berhasil menggelar OTT kepada sang Bupati Saiful Ilah.

Dari hasil penangkapan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo itu, KPK berhasil mengamankan uang cash pecahan Rp 100.000 dengan total Rp 1,8 miliar.

Saat ini, KPK telah menetapkan 6 (enam) orang dalam kasus suap tersebut. Mereka antara lain ; Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Kadis PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, PPK di Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo Judi Tetrahastoto, dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji.

Sementara itu dua orang yang berperan sebagai pemberi suap adalah ; Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi selaku pihak swasta.

Para tersangka penerima suap dalam kasus ini disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, para tersangka pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait