Mahfud MD : Omnibus Law Untuk Cipta Banyak Lapangan Kerja

  • Whatsapp
Mahfud Md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa omnibus law sejatinya bukan untuk mendegradasi sebuah regulasi, melainkan untuk meringkas hukum-hukum yang tumpang tindih antara Undang-undang satu dengan yang lainnya menjadi satu Undang-undang.

“Omnibus law hanyalah metode untuk mensinkronkan aturan hukum yang menghambat penanganan masalah. Misalnya, perizinan untuk satu hal diatur oleh banyak UU secara tidak sinkron dan tumpang tindih,” kata Mahfud MD, Selasa (21/1/2020).

Bacaan Lainnya

Sementara untuk persoalan omnibus law yang saat ini tengah diributkan elemen buruh Indonesia adalah omnibus law Cipta Lapangan Kerja alias RUU Cipta Lapangan Kerja.

Untuk regulasi ini, Mahfud menyampaikan jika pemerintah sejatinya ingin membuka seluas-luasnya lapangan kerja di dalam negeri. Karena sektor industrialisasi terpacu pada besarnya investasi yang masuk sehingga berbagai perijinan yang dirasa menghambat karena tumpang tindihnya regulasi disederhanakan menjadi satu pokok undang-undang saja.

“Untuk omnibus law yang sekarang banyak didiskusikan adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” ujarnya.

“Tujuan utamanya untuk menciptakan sebanyak mungkin ‘lapangan kerja’ dengan menyederhanakan izin investasi baik dari luar maupun dari dalam negeri,” imbuhnya.

Dengan judul Cipta Lapangan Kerja inilah, Mahfud menyampaikan bahwa niat utama pemerintah pusat adalah jelas bagaimana membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia karena terbukanya akses lapangan kerja di dalam negeri.

“Jadi penekanan omnibus law ini adalah penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Sebelumnya pun, Mahfud sudah menyampaikan jika pemerintah masih sangat terbuka dengan masukan-masukan dari elemen buruh terkait dengan rencana pemerintah menerbitkan omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini. Apalagi draft RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut juga belum dibahas dengan parlemen di DPR RI.

“Pemerintah terbuka, nanti masukan saja dan saya akan sampaikan ke wakil pemerintah di DPR,” sebutnya. [NOE/RED]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait