PKS Dukung Yenny dan Triawan Komisaris Garuda, Asal Profesional

pesawat
Pesawat Garuda.

Inisiatifnews.com – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK menilai bahwa penunjukan Yenny Wahid dan Triawan Munaf sebagai komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) oleh Menteri BUMN sudah sangat tepat, hanya saja ketika pemilihan nama tersebut karena orientasinya adalah basis profesional.

Namun ketika justru penunjukan dua nama itu karena basisnya adalah soal bagi-bagi jatah posisi saja, ia yakin kemelut perusahaan BUMN di sektor kedirgantaraan itu tak akan pernah selesai.

Bacaan Lainnya

“Baik, sepanjang dasarnya adalah pertimbangan profesional demi kejayaan perusahaan. Tapi kalau dasarnya adalah kalkulasi politik maka tidak akan memperbaiki kondisi PT Garuda Indonesia yang saat ini sangat memprihatinkan,” kata Amin dalam siaran persnya, Kamis (23/1/2020).

Menurut catatannya, sejauh ini persoalan terbesar yang melanda BUMN kita selama ini adalah masalah integritas manajemennya, termasuk PT Garuda Indonesia.

Bagi Amin, seharusnya orang-orang yang ditunjuk mengelola perusahaan BUMN selalu mengedepankan cara-cara yang penuh integritas dan profesional, bukannya malah menjadikan BUMN sebagai sarana untuk memperkaya diri atau golongannya. Kondisi semacam itu terjadi disinyalir karena proses penunjukan mereka sebagai direksi atau komisaris tidak benar-benar didasarkan pada hasil fit and proper test yang obyektif, melainkan lebih banyak dipengaruhi faktor pertemanan, koneksi, pengaruh kekuatan politik dan sebagainya.

Ia pun memberikan catatan besar kepada Menteri BUMN jika ingin mendapatkan kinerja yang baik dari perusahaan-perusahaan plat merah. Syaratnya adalah berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik.

“GCG (Good Corporate Governance) atau Tata Kelola Perusahaan yang baik yang diharapkan Menteri BUMN dapat terwujud manakala ada GGG (Good Government Governance) atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik,” terangnya.

Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, tentunya stakeholder yang ada bisa memilih orang-orang yang memang memiliki integritas kerja yang baik dan kemampuan yang tepat, bukan karena embel-embel jasa politik semata.

“Salah satu indikator dari penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Menteri BUMN menunjuk direksi atau komisaris BUMN dengan pertimbangan profesional bukan atas dasar pertimbangan politik,” tutupnya.

Perlu diketahui, bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua orang yakni Yenny Wahid dan Triawan Munaf. []

Pos terkait