LBH Jakarta Bakal Lawan Omnibus Law di MK

arif maulana
Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana bersama anggota HUMA Nadya Demadevina dan staf DPP Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Rizal Asalam dalam sebuah diskusi publik di Jakarta. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menyampaikan jika saat menurut kajiannya bahwa omnibus law sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Karena menurut Arif, omnibus law adalah asas common law, sementara Indonesia memegang asas civil law.

“Indonesia itu menganut civil law, sementara omnibus law itu tidak sesuai dengan asas hukum yang dianut asli oleh Indonesia, omnibus law itu menganut common law. Jadi omnibus law ini hal baru di Indonesia. Jadi omnibus law itu tidak punya dasar hukum dan seperti coba-coba saja,” kata Arif dalam sebuah diskusi di Kedai Congress, Jl Mampang Prapatan XIV Nomor 11, Tegal Parang, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini masih menolak adanya omnibus law yang menjadi wacana kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Namun jika sampai omnibus law ini lolos di pembahasan bersama DPR dan terbit menjadi Undang-undang, maka perlawanan akan dilakukan di meja hijau.

“MK (Mahkamah Konstitusi -red) tidak bisa bergerak karena produk Undang-undangnya belum ada. Jeleknya kalau RUU itu disahkan ya baru kita bisa uji materil di MK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arif persoalan investasi seharusnya tidak dilakukan dengan melakukan perampingan regulasi melalui omnibus law. Ia berpendapat justru yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana memberantas tindak pidana korupsi dan memperbaiki sistem birokrasi dalam yang lebih banyak dikeluhkan oleh para investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

“Omnibus law bukan solusi datangkan investasi. Investasi kita buruk karena korupsi, birokrasi yang berbelit-belit dan permodalan yang seret,” tuturnya.

Arif pun menyayangkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini cenderung tidak memiliki taring sama sekali dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga antirasuah.

“Tapi solusinya malah KPK dihajar dan dibunuh, birokrasi makin nggak jelas,” pungkasnya.

Kondisi ini, menurut Arif justru pemerintah seolah salah memberikan imun terhadap persoalan yang dihadapinya.

“Jadi ini ibarat orang sakit kepala tapi yang diobati kakinya,” tandas Arif. [NOE]

Pos terkait