Wacanakan Pulau Buru Tempat Pengasingan eks ISIS, Prof Salim Said Konyol

  • Whatsapp
Pulau Buru
Pulau Buru. [image : Google Map]

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Ketua umum Himpunan Mahasiswa Politik Nusantara (HASA POLNUS) Ibrahim Malik Fatsey menilai bahwa pernyataan sekaligus wacana yang disampaikan pengamat militer dan pertahanan Prof Salim Said terkait upaya karantina bagi eks kombatan ISIS, di Pulau Buru merupakan ide mundur dan kebodohan nyata yang tengah dipertontonkan.

Baginya, Pulau Buru yang ada di Kepulauan Maluku itu tidak tepat untuk dilakukan isolasi dan pengasingan sementara bagi eks teroris dan simpatisan ISIS di Timur Tengah itu.

Bacaan Lainnya

“Kebodohan dan sangat konyol untuk generasi bila pernyataannya demikian, Pulau Buru bukan tempat terjorok untuk pembuangan penyakit sosial kayak eks ISIS,” Kata Fatsey di Jakarta, Selasa (11/2/2020) malam.

Pasalnya, sempat terkait wacana rencana pemerintah untuk mengembalikan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS di Suriah menjadi perbincangan hangat di seluruh kalangan masyarakat.

Kendati demikian, menurutnya pemerintah tetap harus memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. “Sekaligus mencarikan tempat untuk menampung 600 eks ISIS itu,” imbuhnya.

Menurut Fatsey, Pulau Buru sudah berovolusi maju dari sebebelumnya untuk segala aspek. Maka dari itu ia pun sangat mengecam keras pernyataan Prof Salim Said menjadikan Pulau Buru untuk tempat eks ISIS jika memang akan dipulangkan nanti.

“Indonesia banyak pulau kosong, kenapa nggak di buat pulau khusus dengan pengamanan oleh negara untuk kejahatan besar juga eks ISIS ini. Tapi Pulau Buru bukan tempatnya,” tegasnya.

Penyamaan dengan penanganan (pembuangan) eks tahanan politik G30S/PKI di Pulau Buru pada era 1965 lalu juga dianggapnya sebagai suatu kebodohan yang hendak dipertontonkan kepada generasi baru nanti.

“Ini ide pak Prof Salim Said itu bagi kami satu kesalahan fatal dan kebodohan yang ingin dipetontonkan untuk generasi Indonesia selanjutnya dan terkhusus untuk generasi (masyarakat) Buru,” paparnya.

“Sebagai generasi baru dari Pulau Bupolo (nama awal Pulau Buru -red), kami menolak adanya pernyataan dan kebijkan yang demikian. Ya, kami sangat menolak,” tegas Fatsey.

Lebih jauh, Fatsey juga membeberkan untuk pemerintah tidak usah gegabah dalam memilih daerah-daerah untuk penempatan eks ISIS yang mau dipulangkan. Kendati demikian dirinya berharap pemerintah lebih efektif mencari solusi wilayah strategis dan menjangkau serta ketat pengamanannya untuk pemulangan 600 eks ISIS nantinya itu.

“Pemerintah kita harapkan mengatasi masalah tanpa harus menghadirkan masalah baru ke depannya,” tutup dia.

Perlu diketahui sejenak bahwa statemen Ibrahim Malik Fatsey ini berkaitan dengan video talk show di salah satu stasiun TV yang menampilkan komentar Prof Salim Said tentang ISIS dengan mengaitkan Pulau Buru sebagai daerah yang dicontohkan sebagai cara yang pas untuk mengkarantina pengikuti ISIS itu. Sontak usulan pengamat militer dan pertahanan itu malah memicu reaksi protes dari masyarakat Maluku secara luas.

Bahkan salah satunya adalah Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) asal Maluku, Mercy Christy Barends. Ia juga meminta agar siapapun pengamat dan akademisi agar tidak memberikan usulan semacam itu lagi.

“Biarlah sejarah mencatat Pulau Buru sebagai tempat buangan eks tapol PKI. Tapi bukan lantas saat ini dianggap layak dijadikan sebagai tempat karantina orang-orang dengan paham radikal. Sebagai anggota DPR RI asal Maluku, kami menolak itu, karena kondisinya sudah berbeda,” tegas Mercy.

Pemerintah tak akan pulangkan eks ISIS

Perlu diketahui, bahwa wacana pemulangan 600 eks ISIS dari Indonesia sempat mencuat di kalangan publik dan elite bangsa Indonesia. Hanya saja berdasarkan rapat koordinasi di Istana Kepresidenan di Bogor, pemerintah telah memutuskan untuk tidak akan memulangkan mereka.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia,” kata Mahfud.

Eks Menteri Pertahanan itu juga mengatakan bahwa ada 689 WNI yang berada di Suriah dan Turki. Mereka merupakan teroris lintas batas atau FTF.

“Hasil rapat menyangkut teroris lintas batas, FTF, itu keputusan rapat kabinet tadi, pertama, apakah teroris yang ada di luar negeri ini jumlahnya 689 per hari ini warga negara Indonesia di Suriah, Turki, terlibat FTF itu akan dipulangkan apa tidak,” kata Mahfud.

Dari hasil rapat, pemerintah tidak akan memulangkan WNI yang terlibat jaringan teroris. Pemerintah tidak ingin mereka menjadi ‘virus’ bagi warga Indonesia.

“Keputusan rapat tadi pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari teroris dan virus-virus baru, terhadap 267 juta rakyat Indonesia karena kalau FTF pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 267 juta merasa tidak aman,” ujarnya. [NOE]

Pos terkait