Pemuda Pancasila Dukung Rencana Jagung Bentuk Diskresi Hukum

  • Whatsapp
Arif Rahman
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Arif Rahman. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman menyampaikan bahwa pihaknya sepakat dengan rencana Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin yang ingin membentuk diskresi hukum bagi masyarakat kecil.

Baginya, banyak kasus di masyarakat bawah adanya tuntutan hukum yang terkesan tidak adil. Bahkan ia mencontohkan salah satu kasus yang menimpa kakek bernama Samirin (68).

Bacaan Lainnya

Dalam kasus itu, kakek Samirin sempat divonis dan mendekam di lapas kelas IIA kota Pematangsiantar selama 2 bulan gara-gara dituduh mengambil getah karet di lahan milik PT Brigstone di Simalungun seberat 1,9 kilogram dengan harga Rp 17.000 saja.

“Hal ini didasari dari pengalaman penegakan hukum di kejaksaan yang pernah menghukum seorang kakek karena mengambil bekas getah karet seharga Rp 17.000 di Sumatera Utara,” kata Arif dalam siaran persnya, Kamis (20/2/2020).

Diskresi hukum yang tengah diwacanakan oleh Jaksa Agung itu menurut Arif bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil yang terjerat kasus hukum dan dianggap kurang adil menimpa mereka.

Termasuk menurut Arif adalah upaya pemerintah pusat di dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai yang termaktub di dalam Pancasila.

“Langkah diskresi hukum untuk rakyat kecil tentunya untuk mewujudkan bentuk konkret penerapan ideologi Pancasila, dimana keadilan sosial bagi masyarakat kecil juga perlu diberikan,” ujarnya.

“Penegakan hukum yang selama ini dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah dengan dibentuknya diskresi hukum bagi masyarakat kecil oleh Jaksa Agung tentunya rasa adil dapat dirasakan oleh rakyat kecil,” imbuhnya.

Arif juga menyarankan agar pembentukan diskresi hukum yang diambil oleh Jaksa Agung dapat tersosialisasi di jajarannya agar seluruh masyarakat lapisan bawah pun tahu tentang kebijakan pemerintah pusat tersebut. Karena ini bagian dari perlindungan hukum bagi masyarakat kecil.

“Sehingga rakyat kecil (grassrrot) dapat merasakan pemenuhan keadilan hukum di bumi Indonesia dan rasa dari penerapan ideologi Pancasila,” pungkasnya.

Selain itu, Arif juga menambahkan bahwa diskresi hukum itu harus benar-benar menyentuh dan dirasakan masyarakat kecil, bukan orang besar dan kalangan elite yang mempunyai kekuatan pengaruh terhadap penegak hukum.

“Jangan sampai diskresi hukum disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam hal politik kekuasaan atau persoalan ekonomi,” tegasnya. [NOE]

Pos terkait