GSBI Nilai Dibatalkannya Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sesuai Kehendak Rakyat

  • Whatsapp
Rudi HB Daman
Ketua Umum GSBI, Rudi HB Daman.

Inisiatifnews.com – Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan dibatalkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan sudah sesuai dengan kehendak rakyat dan buruh Indonesia.

“Putusan MA tersebut sudah benar dan tepat sesuai aspirasi, kehendak dan tuntutan rakyat termasuk buruh,” kata Rudi HB Daman di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan bahwa amar putusan yang menyebutkan juga kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan 100 persen untuk semua kelas tidak bisa diganggu gugat.

“Putusan MA terkait judicial review adalah putusan final, tidak ada banding terhadap judicial review,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk menaati hasil keputusan majelis hakim MA tersebut.

“Untuk itu, Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus menaati keputusan tersebut yang merupakan putusan bersifat final,” tegas Rudi.

Selain itu, Rudi juga memperingatkan kepada Pemerintah dan BPJS Kesehatan agar tidak usah cari-cari alasan dan rumusan-rumusan lain yang membuat rakyat susah.

“Patuhi dan jalankan saja putusan MA tersebut. Karena biasanya kalau sudah dibatalkan, tiba-tiba dicari-cari rumus lain untuk tetap menaikkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, MA resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini seiring dikabulkannya peninjauan kembali (judicial review) untuk membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75 tahun 2019.

Dari keterangan Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, bahwa putusan ini sudah keluar sejak tanggal 27 Februari 2020 lalu. Sebelumnya permohonan peninjauan ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi dalam amar putusan MA.

Sebagai informasi, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 menetapkan kenaikan iuran pada hampir seluruh peserta BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran peserta mandiri bahkan mencapai hingga dua kali lipat. [NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait