Imbas Pandemi Covid-19, Ujian Nasional (UN) Resmi Ditiadakan Tahun Ini

  • Whatsapp
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

Inisiatifnews.com. Imbas pandemi Covid-19, Ujian Nasional (UN) 2020 resmi ditiadakan. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference.

Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Bacaan Lainnya

“Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah,” kata Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman dalam video conference, Selasa (24/03/2020).

Sebelumnya, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi membuka peluang pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun 2020. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran penyakit Covid-19. Apalagi, UN tahun ini akan diikuti oleh 8,3 juta siswa di seluruh Indonesia.

Selain pembatalan, Presiden membuka dua opsi lain yakni penundaan pelaksanaan UN atau tetap menjalankan UN sesuai jadwal. Presiden meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait untuk mempertimbangkan ketiga opsi yang disodorkan demi kebaikan para siswa.

“Harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat kita pilih. Apakah UN ini tetap dilaksakan, yang pertama. Kedua, UN ditunda waktunya. Atau yang ketiga ditiadakan sama sekali,” jelas Jokowi dalam sambutan rapat terbatas.

Seperti diketahui, penghapusan UN itu awalnya akan dilakukan pemerintah mulai 2021. Namun karena kondisi meluasnya pandemi virus corona, pemerintah memutuskan memberlakukannya pada tahun ini.

Saat ini, pemerintah meliburkan semua sekolah untuk mengurangi kegiatan pengumpulan massa ditengah mewabahnya virus corona.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengatakan, parlemen dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat pelaksanaan UN ditiadakan. Hal ini untuk melindungi siswa supaya tidak tertular virus corona.

“Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk melindungi siswa dari Covid-19,” ujar Syaiful Huda.

UN SMA dijadwalkan pada 30 Maret, sementara untuk SMP pada akhir April. Namun, kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat hingga mencapai 579 per kemarin (23/3).

“Penyebaran wabah Covid-19 diprediksi terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kami memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN,” kata Syaiful.

Saat ini, Kemendikbud tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online. “Karena pada prinsipnya kami tidak ingin siswa berkumpul secara fisik di gedung-gedung sekolah,” ujar Syaiful.

Jika USBN online tidak dapat dilakukan, maka opsi terakhir yakni metode kelulusan berdasarkan nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Nilai itu tecermin dari nilai rapor.

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapot dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” pungkasnya. (FMM)

Pos terkait