Istana : Polisi Berhak Disiplinkan Warga yang Bandel

  • Whatsapp
Fadjroel
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menilai seharusnya seluruh rakyat Indonesia patuh pada imbauan pemerintah terkait dengan upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19), yakni dengan menjalankan social distancing atau physical distancing.

“Pembatasan sosial merupakan mekanisme yang bertujuan memotong persebaran virus,” kata Fadjroel, Sabtu (28/3/2020).

Bacaan Lainnya

Sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan mengabaikan imbauan tersebut, padahal apa yang disampaikan kepada rakyat adalah demi kebaikan bersama dan rantai penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas lagi.

Apalagi saat ini pemerintah sudah membentuk tim gugus tugas Covid-19 yang berisi para lembaga dan kementerian Republik Indonesia. Salah satunya adalah Polri.

Menyikapi masih banyaknya masyarakat yang bandel dengan menggampangkan imbauan pemerintah itu dengan cara keluyuran dan kumpul-kumpul tanpa tujuan yang urgent, maka perlu ada penindakan tegas dari aparat penegak hukum agar apa yang tengah diupayakan keras oleh pemerintah untuk memberantas wabah Covid-19 bisa berjalan lancar.

“Secara kelembagaan negara demokrasi, sistem yang telah dibangun dalam konteks penanganan krisis, memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan atau menciptakan tindakan tegas (benevolent governance) demi kepentingan dan kebaikan umum,” ujarnya.

“Oleh karenanya, Polri sebagai bagian dari sistem Gugas Tugas Covid 19, mengeluarkan Maklumat Kapolri tentang ‘Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid – 19)’ yang ditandatangani Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M. Si, pada tanggal 19 Maret 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, dasar hukum dari tindakan tegas (benevolent governance) Polri melakukan pembubaran kerumunan dan menjaga pembatasan sosial yang aman adalah Pasal 212, Pasal 214, Pasal 216 ayat 1, dan Pasal 218 KUHP. Pasal 212 KUHP dapat digunakan terhadap mereka yang melakukan upaya perlawanan saat dibubarkan oleh Polri. Pasal 214 diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perlawanan dan terdiri dari dua orang atau lebih. Sementara untuk Pasal 216 ayat 1 dan Pasal 218 dapat dipakai untuk mereka yang tidak menaati himbauan polri namun tidak melakukan perlawanan.

Kerumunan massa yang dimaksud dijabarkan dalam poin nomor 2 Maklumat Polri ini termasuk; (1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, atau semacamnya. (2) Selain itu juga kegiatan konser musik, olahraga, kesenian, jasa hiburan, unjuk rasa, pawai, karnaval, serta kegiatan lainnya.

Perlu diketahui, bahwa berdasarkan maklumat tersebut, Polri menindak tegas aktivitas massa dan kerumunan. Sampai pada Kamis, 26 Maret 2020 telah dilakukan 1.731 kali pembubaran massa dan kerumunan. Pendekatan tindakan tegas Polri sampai saat ini masih dalam tingkat sangat demokratis, yaitu dialog dan ajakan.

Presiden Joko Widodo mendorong agar sistem penanganan Covid 19 yang dilaksanakan oleh Gugas Covid 19 bekerja secara cepat dan tepat.

Dijelaskan Fadjroel, bahwa seluruh upaya pemerintah itu semata-mata untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat secara luas.

“Keselamatan kesehatan dan daya sosial ekonomi harus bisa diwujudkan. Hal ini karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi alias Salus Populi Suprema Lex Esto,” tutupnya. []

Pos terkait