Solidaritas Perempuan Minta Presiden Lindungi Rakyat dari Covid-19

  • Whatsapp
Dinda Nuur Annisa Yura
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nuur Annisa Yura.

Inisiatifnews.com – Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nuur Annisa Yura meminta dengan sangat kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran di Kabinet Indonesia Maju fokus menyelamatkan rakyat Indonesia dari wabah virus corona (Covid-19).

“Pada situasi krisis akibat pandemi Covid19 ini, kami meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia beserta dengan Kabinet Indonesia Maju untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan memprioritaskan kebijakan, keputusan, maupun langkah-langkah yang dapat melindungi masyarakat, baik perempuan dan laki-laki dari Covid-19 ini,” kata Dinda dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Senin (30/3/2020).

Bacaan Lainnya

Dinda juga mengatakan bahwa setidaknya ada 750 orang anggota Solidaritas Perempuan dan 12 komunitas serta 5.557 perempuan petani, nelayan dan pekerja migran seluruh Indonesia yang diwakilinya meminta agar ada kerjasama yang baik antara DPR dan pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis yang cepat dan tepat dalam mengantasi pandemik virus tersebut.

“Bersama DPR mengambil terobosan kebijakan yang cepat dan efektif untuk membantu kelompok paling rentan dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid-19, khususnya perempuan, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan menyusui, serta perempuan pekerja informal, dan perempuan pekerja migran di luar negeri. Termasuk memastikan penanganan Covid-19 berdasarkan pada prinsip keadilan gender,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada DPR RI agar menunda seluruh pembahasan kebijakan yang tidak ada kaitannya dengan penanganan virus Corona di Indonesia.

“Menunda pembahasan dan pengesahan kebijakan di luar penanganan Pandemi COVID 19, untuk memastikan kewajiban transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan tetap dijalankan, dan tidak dikesampingkan dalam situasi pembatasan distansi fisik dan sosial,” tegasnya.

Dinda juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan penanganan pandemi Covid19 yang yang komprehensif dengan berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk di dalamnya fasilitas layanan kesehatan baik fisik maupun psikologis, mengambil kebijakan dan tindakan serius untuk pencegahan penularan virus, memastikan ketersedian dan kestabilan harga pangan, akses terhadap air dan sanitasi, memastikan perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang terdampak kebijakan
penanganan Covid-19 tetap bergerak, serta memberikan bantuan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat hidup layak.

Kemudian, Dinda juga berharap agar pemerintah pusat bisa bersinergi secara aktif dengan pemerintah daerah dalam mengatasi Covid-19.

“Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam membangun jejaring pengaman daerah berbasis komunitas dalam upaya mitigasi penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Terakhir, ia pun meminta kepada pemerintah untuk memastikan aktivitas yang tidak berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 dianulir. Salah satunya adalah praktik-praktik penggusuran yang cenderung merugikan dan meresahkan rakyat.

“Menghentikan segala bentuk penggusuran, dan relokasi masyarakat untuk tujuan kepentingan
umum maupun investasi, karena akan semakin memperparah situasi psikologi, sosial, maupun
ekonomi masyarakat di tengah penyebaran Covid-19,” tutupnya. [NOE]

Pos terkait