Pengamat Ingatkan Jokowi, UU Darurat Sipil Untuk Pertahankan Keamanan, Bukan Atasi Bencana

  • Whatsapp
Stanislaus Riyanta
Pengamat intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa pendekatan dengan Undang-Undang (UU) Darurat Sipil untuk menangani pandemi Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo kurang tepat.

“Tapi pendapat pribadiku kok kurang tepat jika dengan darurat sipil,” kata Stanislaus kepada Inisiatifnews.com, Selasa (31/3/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jika memang pemerintah serius menangani Covid-19, tidak perlu menggunakan regulasi yang terbit melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Melainkan bisa menggunakan dua regulasi yang ada yakni UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggunangan Bencana dan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Sementara untuk teknis pelaksanaan dah hal lain secara khusus bisa menerbitkan Perppu,” imbuhnya.

Untuk saat ini, urgensi untuk menangani Covid-19 cukup dengan memutus saja rantai penyebarannya, yakni dengan memberikan batasan akses secara ketat agar penularan tidak semakin masif lagi.

“Jadi cukup dengan pembatasan sosial yang diperketat saja,” tegas Stanislaus.

Lebih lanjut, jika Presiden Jokowi malah menggunakan UU Darurat Sipil, justru dampak selanjutnya bisa berbahaya tentang otoriterisme.

“Jika menggunakan darurat sipil, implikasinya cukup besar karena itu menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, nanti akan Penguasa Darurat Sipil yang dengan kewenangannya cukup besar bisa tidak tepat dalam konteks bencana,” paparnya.

Dan sekali lagi, Stanislaus menyebut UU Darurat Sipil tidak tepat untuk mengatasi wabah Covid-19. Karena regulasi itu hanya bisa dipakai dalam kondisi mempertahankan keamanan, bukan mengatasi bencana seperi wabah virus.

“Darurat Sipil bisa diberlakukan dalam konteks gangguan keamanan, bukan darurat karena bencana,” tutupnya. [NOE]


Pos terkait