Jokowi Tegaskan Istana Tak Pernah Bahas Pembebasan Koruptor

  • Whatsapp
jokowi
Presiden Joko Widodo sedang berada di Istana Negara Bogor.

Inisiatifnews.com Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya sangat setuju ada upaya pembebasan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di tengah pandemi Novel Coronavirus Disease (Covid-19).

Hanya saja ia memberikan catatan bahwa para narapidana yang diberikan remisi adalah mereka yang merupakan napi kategori pidana umum.

Bacaan Lainnya

“Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, pemerintah setuju untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada sejumlah narapidana tindak pidana umum,” kata Presiden Jokowi, Senin (6/4/2020).

Sementara para narapidana kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), Presiden menyatakan tidak akan diberikan remisi apapun.

Statemen Presiden Jokowi ini juga sekaligus untuk menguatkan statemen Menko Polhukam, Prof Mahfud MD yang senada.

Sekaligus juga untuk merevisi wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) akan memberikan kebijakan pembebasan bagi para napi koruptor.

“Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Bahkan dibicarakan di rapat pun tidak pernah,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa sebelumnya Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly berencana untuk mengusulkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bersama dengan Komisi III DPR RI.

Dalam wacananya itu, Yasonna merinci setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.

Kriteria pertama, kata dia, adalah narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.

“Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 (terpidana narkotika) per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” kata Yasonna.

Kriteria kedua, kata dia, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

“Ini sebanyak 300 orang,” lanjut dia.

Yasonna juga mengatakan bahwa umur di atas 60 tahun itu merupakan pertimbangan kemanusiaan. Sebab, daya imun tubuh di usia tersebut cenderung lebih lemah. Namun, ia menegaskan, tidak berarti semua napi koruptor akan dibebaskan.

Kriteria ketiga yakni bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. “Itu harus dinyatakan oleh rumah sakit pemerintah,” kata dia.

Kriteria terakhir, kata Yasonna, berlaku bagi narapidana WNA asing sebanyak 53 orang.

Statemen Mahfud MD

Sementara itu, Menko Polhukam Prof Mohammad Mahfud MD menjelaskan, bahwa pemerintah tak ada sekalipun berencana mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Di mana dalam PP itu, tak ada remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi, tindak pidana terorisme dan bandar narkoba.

“Tetap berlaku dan belum ada pembahasan kabinet untuk merevisinya,” tandas Mahfud, Sabtu (4/4).

Presiden Jokowi, ditegaskan Mahfud, pada tahun 2015 juga telah menyatakan komitmennya atas pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012.

“Presiden telah menetapkan pada tahun 2015, tidak akan mengubah dan tak punya pikiran untuk revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Sampai hari ini tidak ada memberi pembebasan bersyarat pada koruptor, terorisme dan bandar narkoba,” tandasnya.

Statemen Mahfud ini sejalan dengan pemikiran Presiden Joko Widodo, dimana pemberian remisi hanya berlaku bagi narapidana dengan pidana umum, sementara napi dengan kriteria extra ordinary crime tidak masuk. [NOE]

Pos terkait