Ketum APKLI Harap Para Pekerja Informal Dapat Bansos Tanpa Terkecuali

  • Whatsapp
PKL
Pedagang Kali Lima (PKL) di Jakarta. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ali Mahsun menyampaikan harapannya kepada pemerintah khususnya pemprov DKI Jakarta agar memastikan para pekerja informal termasuk di dalamnya adalah pedagang kaki lima (PKL) mendapatkan bantuan sosial (bansos) kebutuhan pokok.

“Yang penting sekarang, rakyat didampingi mendapatkan haknya (yakni) kebutuhan pokok, sebagaimana kebijakan pemerintah pusat mengambil sebuah kedaruratan kesehatan bahwa ada panduan sosial diperluas secara spesifik wabah corona yakni bansos sembako, BLT, kartu pra-kerja,” kata Ali Mahsun kepada Inisiatifnews.com melalui sambungan telepon, Rabu (8/4/2020).

Bacaan Lainnya

Apalagi PKL adalah kelompok profesi rakyat yang sangat terdampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah itu.

Bahkan kata Ali, kondisi PKL saat ini sangat mengkhawatirkan. Banyak yang sudah tidak berjualan dan jika ada yang masih berjualan pun, omsetnya turun drastis.

“Sebagian kecil sekali masih jualan, karena mereka kalau jualan omsetnya turun sampai 70-90 persen,” ujarnya.

Ia memperingatkan kepada pemerintah agar serius dalam menjalankan PSBB tersebut. Yakni dengan memberikan insentif berupa bantuan penyediaan kebutuhan pokok apalagi kondisi ekonomi mereka khususnya PKL juga tidak baik-baik saja.

“Ini kalau pemerintah tidak serius jalankan PSBB kemudian hanya menakut-nakuti rakyat dimana-mana ditangkepin dengan dalih penegakan kedisiplinan tanpa adanya suatu kucuran yang konkret kepada rakyat, maka saya hanya khawatir terjadi satu persoalan sosial yang ujungnya susah untuk dikendalikan,” tuturnya.

Bagi Ali, persoalan perut rakyat tidak bisa diganggu gugat. Apalagi malah dibawa-bawa ke ranah politik semata.

“Ini soal perut rakyat, jangan dibuat main-main. Perut rakyat itu 1 minggu dia nggak kerja dan berjualan tabungannya sudah kosong. Dan ketika semua lapar dan (terjadi) masif maka bisa tidak terkendali,” tambahnya.

Selain itu, Ali menyebutkan bahwa 650 ribu lebih PKL berada di Jakarta. Dan mayoritas mereka bukan berpenduduk DKI Jakarta. Ditambah lagi, mereka yang notabane adalah perantau juga tidak diijinkan pemerintah untuk mudik ke kampung halaman mereka. Maka bagi Ali, mereka harus benar-benar diperhatikan nasibnya, jangan sampai justru persoalan logistik kebutuhan pangan harian mereka tidak tercukupi.

“Di DKI banyak, (ada) 650.000 mayoritas bukan penduduk DKI, makanya pendampingan itu penting. Jangan sampai bantuan itu yang bukan KTP DKI tidak dapat, itu akan jadi persoalan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, bahwa berdasarkan statemen dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Balaikota pada hari Selasa (7/8) malam, akan ada pembagian logistik berupa kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin di DKI Jakarta.

“Pemprov DKI bersama Polri dan TNI mulai Kamis akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan miskin dan rentan miskin,” kata Anies.

Oleh karena itu, Ali menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah kepada pimpinan APKLI di seluruh lapisan agar memberikan pendampingan. Tujuannya adalah agar bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama TNI dan Polri tepat sasaran, dan para PKL juga mendapatkan hak mereka pula.

“Saya hari ini keluarkan surat mandat kepada koordinator pusat, koordinator wilayah dan beberapa di kabupaten/kota dan DKI Jakarta untuk pendampingan wabah corona status PSBB di Dki Jakarta. Suratnya sudah disebar hari ini,” tandasnya. [NOE]

Pos terkait