Tanggapi Statemen Perusahaan, Ketua SP Antara Sebut Framing Manajemen Jahat

  • Whatsapp
Logo LKBN Antara fea
Logo ANTARA.

Inisiatifnews.com – Ketua Serikat Pekerja Antara, Abdul Gofur menilai bahwa klarifikasi pihak manajemen direksi Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) Antara yang disampaikan kepada Inisiatifnews.com justru jahat.

Pasalnya, dalam keterangan yang disampakan pihak manajemen perusahaan tentang adanya penolakan 4 orang karyawan dipekerjakan kembali tidak disertakan alasan utuh sehingga terkesan mengaburkan informasi yang sebenarnya.

Bacaan Lainnya

Framing yang dibuat oleh manajemen ialah framing jahat. Mereka hanya bilang menawarkan bekerja kembali sesuai aturan tapi para korban PHK menolak,” kata Gofur kepada Inisiatifnews.com, Kamis (9/4/2020).

Berdasarkan keterangan Gofur, penolakan dipekerjakannya kembali 4 eks karyawan Antara itu sangat beralasan. Karena mereka dipekerjakan kembali dengan status karyawan baru tanpa mempertimbangkan masa kerja yang sudah dijalani para karyawan yang tengah berselisih itu.

“Fakta sesungguhnya, manajemen menawarkan keempat korban PHK bekerja kembali dengan menjadi karyawan baru 0 tahun, tanpa memperhitungkan masa kerja mereka yang telah bekerja 24 s/d 27 tahun, penawaran tidak lazim itu tentu kami tolak,” terangnya.

Sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak itu pun juga tanpa dibarengi oleh kompensasi sesuai dengan ketetuan Undang-undang yang berlaku yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Tanpa diberikan kompensasi apapun, semisal pesangon sesuai UU gitu,” ujarnya.

Sebelum ada kebijakan PHK sepihak oleh manajemen, Gofur menyampaikan bahwa sebelumnya keempat orang itu dijatuhi mutasi. Sementara kebijakan mutasi itu pun dilakukan sepihak tanpa sosialisasi kepada yang bersangkutan.

“Mereka dimutasi sepihak oleh manajemen, lalu berselisih di Disnaker hingga keluar anjuran yang berbunyi “Membatalkan SK Mutasinya dan mempekerjakan kembali di tempat semula”,” terang Gofur.

“Mutasi yang dilakukan tanpa sosialisasi dan tidak pernah diajak bicara kepada karyawan yang bersangkutan, sesuai yang telah diatur oleh PKB (Perjanjian Kerja Bersama -red),” imbuhnya.

Dengan perselisihan hubungan industrial (PHI) yang tengah dilakukan oleh pihak Serikat Pekerja Antara bersama empat karyawan tersebut, Gofur menyayangkan justru berujung keempat karyawan Antara itu diberikan surat PHK dengan dalih karena mangkir dalam bekerja.

“Namun manajemen bukannya ikuti anjuran malah keluarkan PHK dengan kualifikasi mangkir, padahal teman-teman bukan mangkir, tetapi sedang berselisih di Disnaker, makanya belum boleh berangkat oleh Disnaker, karena setiap minggu ada mediasi,” jelasnya.

Perlu diketahui, bahwa keempat karyawan yang berselisih itu antara lain ;

1. Asisten Manajen (Asmen) Pajak Divisi Keuangan Tirta Wiguna (51 tahun) dengan SK Tetap 29 November 1994,
2. Asisten Manajer Public Servic Obligation (Asmen PSO) Dayang Anom Meilansari (54 tahun) dengan SK Tetap 28 April 1992,
3. Staf Fungsional Bidang Keuangan dan Bisnis Rita Budiyanti (54 tahun) dengan SK Tetap 18 Agustus 1992, dan
4. Staf Fungsional Divisi MSDM dan Umum Rinto dengan SK Tetap 19 April 2010.

Pihak manajemen Perum LKBN Antara memutasi mereka ke beberapa daerah. Antara lain ;

1. Tirta Wiguna ke Kalimantan Tengah,

2. Dayang Anom Meilansari ke Makassar,

3. Rita Budiyanti ke Jawa Barat dan

4. Rinto ke Bali.

Di usia mendekati masa pensiun mereka itulah yang juga sangat disesalkan Gofur terhadap manajemen Perum LKBN Antara.

“Coba bayangkan, orang sudah dekat mau pensiun masih dimutasi keluar daerah,” sesal Gofur.

Terakhir disampaikan oleh Abdul Gofur, bahwa pihak manajemen LKBN Antara menggunakan narasi peraturan perusahaan terkait dengan tawaran memperkerjakan kembali keempat karyawannya itu. Sementara kata Gofur, tidak ada aturan perusahaan yang terkait dengan hal itu.

“Selalu saja bilang sesuai peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yang mana? tentang apa?. Memangnya ada peraturan perusahaan yang mengatur tentang karyawan yang kembali dipekerjakan setelah di-PHK,” tandasnya.

“Di dalam perusahaan kita nggak ada Peraturan Perusahaan Bro, yang ada PKB,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Perum LKBN Antara, Budi Setiawanto melayangkan surat tanggapan sebagai hak jawab karena merasa keberatan atas statemen Abdul Gofur sebelumnya. Di mana Budi mengatakan jika keempat karyawan yang terkena PHK itu sudah ditawarkan kembali bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan. Namun mereka menolak.

“Tanggal 12 Maret 2020, keempat mantan karyawan tersebut, dalam pertemuan tripartit di Kementerian Ketenagakerjaan RI yang disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian BUMN, menyatakan menolak tawaran Manajemen,” papar Budi.

Hanya saja di akhir suratnya, Budi mengatakan jika perusahaan siap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Termasuk menunggu jadwal mediasi selanjutnya di Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Hingga saat ini, Manajermen Perum LKBN Antara tetap menghormati proses yang berlaku dan menunggu jadwal pertemuan selanjutnya,” ujarnya.

Dokumen Disnakertrans DKI Jakarta

Disampaikan pula bahwa Inisiatifnews.com mendapatkan salinan dokumen tentang penyampaian anjuran atasnama Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta yang didatangani Kadisnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah tertanggal 16 Desember 2019.

Dalam dokumen penyampaian anjuran tersebut memuat keterangan dari kedua belah pihak termasuk tiga poin anjuran dari Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans DKI Jakarta.

penyampaian anjuran disnakertrans dki jakarta 16 des 2019

Di dalam dokumen itu tertuang keterangan dari perusahaan bahwa memang ada mutasi yang dilakukan pihak manajemen terhadap empat orang karyawannya itu. Dan alasan kuat yang digunakan pihak manajemen adalah, bahwa dalam surat perjanjian kerja para karyawan bersedia ditempatkan atau ditugaskan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sementara kebijakan mutasi tersebut dilakukan atas dasar keempatnya telah mangkir selama 5 hari dari kewajibannya bertugas di Perum LKBN Antara.

“Bahwa karena tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari atau lebih berturut-turut dari tanggal 2 September 2019,” tulis dokumentasi dari Disnaker tersebut.

Karena alasan itu dan dengan berbagai alasan bahwa keempat karyawan tidak bersedia masuk kerja, maka perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dalil Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 serta PP Nomor 40 tahun 2007 tentang Perum LKBN Antara juncto PKB Perum LKBN Antara 2016-2018.

Tanggapan pihak mediator HI Disnakertrans DKI Jakarta

Masih di dalam dokumen yang sama, pihak mediator dari Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans DKI Jakarta, menyampaikan bahwa dasar PHK yang dilakukan manajemen Perum LKBN Antara tidak tepat. Karena persoalan mutasi sebetulnya belum ditandatangani oleh keempat karyawan tersebut. Dan alasan tidak masuk kerja karena persoalan mutasi tengah digugatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan manajemen akibat penolakan mutasi pekerja, menurut mediator PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri karena pekerja dipanggil bekerja tida hadir adalah kurang tepat karena mutasi yang dilakukan Manajemen ditolak oleh pekerja dan atas penolakan tersebut pekerja mengadukan permasalahannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan sampai dengan saat ini masih berproses di Pengadilan Hubungan Industrial,” tulis mediator hubungan industrial berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum.

Oleh karena itu, mereka meminta agar pihak manajemen Perum LKBN Antara mengikuti proses PHI serta status PHK yang telah dikeluarkan manajemen tidak dapat dipertimbangkan.

Terakhir, anjuran PHI kepada manajemen LKBN Antara adalah agar keempat pekerja dipekerjakan kembali dengan jabatan terakhir mereka masing-masing. Kemudian persoalan hak upah pekerja juga harus tetap dipenuhi oleh perusahaan sejak dikeluarkannya surat alih tugas yakni tanggal 22 Agustus 2019. Serta menganjurkan keempat karyawan tersebut tetap bekerja dan melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan.

[NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait