Charles Honoris Harap Pemerintah Jujur Soal Data Covid-19

  • Whatsapp
IMG 20200409 213804

Inisiatifnews.com Politisi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai bahwa upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 tanpa dibarengi dengan data yang valid.

“Kunci kebijakan apapun yang diambil, pemerintah harus bisa sajikan data akurat dan terbuka,” kata Charles dalam webinar bersama Imparsial di aplikasi Zoom, Kamis (9/4/2020).

Bacaan Lainnya

Bahkan ketika pemerintah tidak menggunakan dan menampilkan data real di lapangan terkait jumlah kasus yang sebenarnya kepada publik, maka sebesar apapun anggaran yang digelontorkan pemerintah tidak akan mampu mengatasi persebaran pandemik ini.

“Tanpa ada pemetaan berapa jumlah real terinfeksi dan terwabah, maka anggaran yang dialokasikan untuk menangani ini tidak akan maksimal. Gotong royong tidak akan maksimal kalau kita tidak punya gambaran dan pemetaan akurat di lapangan,” jelasnya.

Keterbukaan data yang akurat ini dikatakan Charles bukan dalam rangka menyebarkan nuansa ketakutan kepada rakyat. Justru dengan data yang akurat, masyarakat akan lebih aware dan ikut waspada.

“Pemerintah harus sajikan data real di lapangan bukan untuk menciptakan kepanikan, tapi untuk memberikan warning kepada masyarakat agar waspada,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini memperingatkan agar pemerintah menempatkan masalah ini dengan pendekatan kesehatan, bukan pendekatan politik praktis apalagi militeristik.

“Negara jangan tempatkan ekonomi di atas kepentingan kesehatan rakyatnya,” pungkasnya.

Lakukan Test PCR Massal

Di sisi lain, Charles juga menduga kuat bahwa data yang disajikan pemerintah melalui tim gugus tugas penanganan covid-19 sejauh ini bukan data akurat. Ia mensinyalir jumlah di lapangan secara faktual jauh lebih besar dari apa yang disampaikan.

“Sampai hari ini jumlah testing yang dilakukan pemerintah baru 14 ribu sekian, maka jumlah yang diumumkan masih belum semua,” jelasnya.

Apalagi tes menggunakan metode rapid test yang saat ini masih menjadi kebanggaan pemerintah dalam melakukan pendataan awal juga tidak bisa diharapkan akurasinya secara cepat. Dan untuk mendapatkan data yang jauh lebih valid, maka perlu dilakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) atau swab-test.

“Selama pemerintah belum punya tools dan data akurat maka kebijakan pemerintah apapun tidak akan efektif dalam menahan laju Covid-19 di Indonesia,” paparnya.

Charles menyarankan agar pemerintah secepatnya mendatangkan alat PCR sebanyak mungkin agar orang-orang dapat segera dilakukan tes swab demi mendapatkan data yang jauh lebih real.

“Segera pemerintah mendatangkan alat-alat deteksi dan implementasikan tes massal agar bisa diketahui pasti jumlah dan penyebaran Covid-19 sampai mana saja,” imbuhnya.

Dengan pemetaan yang bisa dilakukan sedini mungkin itu, maka pemerintah baik pusat maupun daerah bisa mengambil langkah penanggulangan secara tepat dan terukur.

Dalam perspektifnya menghitung budget upaya tes massal kepada masyarakat dengan metode PCR, Charles menyebut negara sebenarnya mampu menyiapkan anggaranya jika mau.

“Apakah negara punya anggaran tes massal ?. Saya kasih kepastian, cukup, negara punya anggaran sebesar itu,” tegasnya.

“PCR testing butuh Rp 1,5 juta. Hitungan gundul saya, Negara butuh Rp 1 triliunan untuk bisa melakukan sekitar 700.000 orang,” tambahnya.

Anggaran sebesar itu jauh lebih kecil menurut Charles dibanding dana yang akan dikeluarkan negara karena rendahnya pemetaan, sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa jauh lebih membengkak dan tidak terkendali batasannya.

“Ini anggaran memang harus dispare untuk melakukan identifikasi persebaran Covid-19. Kalau tidak ada pemetaan dan data yang akurat maka bukan hanya cost anggaran saja yang akan keluar lebih banyak tapi juga cost sosial,” tegasnya

“Kepastiannya, saya katakan negara mampu melakukan PCR test, dan memang harus mampu karena negara punya kewajiban untuk menjamin dan menjaga kesehatan rakyatnya,” tutupnya. [NOE]

Pos terkait