Direktur Pusako Sebut Andi Taufan Perburuk Citra Istana

  • Whatsapp
Feri Amsari
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Inisiatifnews.com. Surat Staf Khusus (Stafsus) milenial Presiden Jokowi bidang Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra bisa memperburuk citra Istana dan Presiden.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, Presiden Jokowi seharusnya segera mencopot Andi Taufan dari jabatannya sebagai stafsus milenial Presiden.

Bacaan Lainnya

“Harusnya dipecat karena ini akan berpotensi memperburuk citra Istana dan Presiden. Membuat citra terkesan memanfaatkan keuntungan di tengah bencana,” ungkap Feri, Selasa (14/04/2020).

Seperti diketahui, surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 sebetulnya sudah keluar sejak tanggal 1 April lalu. Namun baru beredar dua hari terakhir ini.

Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet yang diteken Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra, meminta dukungan camat terkait keterlibatan perusahaannya dalam penanganan Covid-19.

Andi meminta dukungan para camat di seluruh Indonesia beserta perangkat desa untuk bekerja sama dengan petugas perusahaan yang dipimpinnya, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) terkait program bantuan Covid-19. Ada dua cakupan bantuan yang disebutkan dalam surat tersebut. Pertama, edukasi Covid-19. Kedua, pendataan alat pelindung diri (APD) Puskesmas.

Karena perusahaan yang ditunjuk adalah milik pribadi Andi, menurut Feri, surat berkop Sekretariat Kabinet itu sarat konflik kepentingan.

Padahal, sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan yang bermuatan konflik kepentingan.

Feri menyebut, tidak seharusnya staf khusus presiden punya kewenangan menentukan pihak yang berhak memberikan layanan jasa. Stafsus secara administrasi melangkahi instansi lain seperti Kemendagri.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa dengan cakupan wilayah seluruh desa di Indonesia tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme penunjukkan, harus melalui open tender.

Ditegaskannya, apabila tindakan ini bermotif mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka dapat digolongkan sebagai tindak korupsi sesuai dengan bunyi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Hukumannya bisa jauh lebih berat karena dilakukan di tengah situasi bencana.

“Ancamannya bisa 20 tahun atau bahkan hukuman mati karena dianggap memanfaatkan keadaan mencari keuntungan di tengah penderitaan publik yang luas,” tandas Feri.

Setelah berbagai kritik menghampirinya, Andi Taufan mengklarifikasi dan memohon maaf. Namun, permohonan maafnya lewat sebuah surat tanpa kop Setneg.

“Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut,” bunyi kalimat yang ditebalkan dalam surat bertanggal 14 April. (FMM)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait