Keppres 12/2020 Tak Bisa Jadi Force Majeure Batalkan Kontrak

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Pandemik Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) membuat perekonomian dalam negeri amburadul. Bahkan banyak masyarakat sulit membayar tagihan bulanan karena kondisi keuangan yang sulit. Apalagi wabah Corona ini bukan hanya dialami Indonesia saja, tapi juga hampir semua negara di belahan bumi ini.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan terpaksa melakukan efisiensi disebabkan tidak berproduksinya perusahaan akibat adanya pembatasan-pembatasan skala besar untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak kreditur kesulitan memenuhi kewajiban mereka membayar.

Bacaan Lainnya

Kondisi ini bisa disebut dengan istilah Force Majuere atau keadaan memaksa, dimana suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo pun sampai menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 untuk menyikapi pandemik tersebut.

Memandang itu, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) angkat bicara. Ia meluruskan pandangan sebagian masyarakat yang menanggap Keppres 12 Tahun 2020 bisa dijadikan alasan force majeure untuk membatalkan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan, termasuk kewajiban kreditur kepada debitur untuk memenuhi tanggungjawabnya.

Menurut Mahfud, Keppres 12/2020 itu tidak bisa serta merta membatalkan kontrak yang sudah dibuat.

“Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional tidak dapat dijadikan dasar sebagai force majeure untuk membatalkan kontrak,” kata Mahfud MD, Selasa (14/4/2020).

Hanya saja, Keppres itu bisa menjadi alat untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak yang sudah dibuat sebelumnya.

“Keppres itu sifatnya pemberitahuan tentang terjadinya force majuere, maka memang itu (bisa) dijadikan pintu masuk untuk renegosiasi,” ujarnya.

Ditegaskan Mahfud, bahwa renegosiasi ini tetap dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat.

Sementara di tengah situasi yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional itu, Mahfud mengatakan jika negara pun bisa memberikan jaminan dengan mengintervensi perbankan. Yakni dengan memberikan relaksasi yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Adapun soal campur tangan negara untuk meringankan pelaksanaan kontrak karena kesulitan yang disebabkan problem ekonomi yang sekarang terjadi itu, maka itu sudah diatur oleh OJK,” jelasnya.

Bahkan stimulus ekonomi itu sudah tertuang di dalam Peraturan OJK dan Surat Edaran yang mengatur skema teknisnya.

“OJK sudah mengatur tentang peringanan cara pembayaran, penundaan pembayaran, penundaan pemenuhan bunga dan sebagainya. Negara menanggung itu,” tegas Mahfud.

“Untuk itu, OJK sekarang sudah mempunyai peraturan OJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional dan juga sudah ada surat edaran Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank yang juga mengatur hal-hal seperti itu,” imbuhnya.

Dengan penjelasan itu, diharapkan masyarakat dapat memahami, bahwa Keppres Nomor 12 Tahun 2020 bukan untuk menjadikan kontrak yang sudah ada tiba-tiba otomatis batal.

“Jadi jangan disalahkaprahkan tentang Keppres Nomor 12 Tahun 2020 itu sebagai sesuatu yang secara otomatis bisa membatalkan kontrak-kontrak yang sudah dilakukan,” paparnya.

“Jadi tidak bisa secara otomatis lalu membatalkan kontrak-kontrak yang sudah ada,” tegasnya lagi.

Pun demikian, Mahfud juga meminta agar semua belah pihak harus kembali kepada klausul yang ada di dalam kontrak kerjasama yang dilakukan.

“Selain itu, tentu haarus diperhatikan juga klausul kontrak masing-masing dan juga apakah force majeure tersebut absolut atau relatif,” tambahnya.

Perlu diketahui, bahwa bunyi lengkap Pasal 1338 KUHPerdata adalah ;
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

[NOE]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait