Inisiatifnews.com – Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida meminta Presiden Joko Widodo segera mensterilkan lingkaran Istana dari kepentingan pribadinya yang memanfaatkan jabatan dan pengaruh kekuasaan untuk merampas uang negara.
Hal itu dikatakan Laode Ida menanggapi beredarnya surat dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop Sekretariat Kabinet RI ke camat di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera untuk mendukung relawan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) menangani Covid-19 atau Virus Corona.
“Sterilkan lingkar dalam Presiden dalam kepentingan manfaatkan pengaruh untuk ambil keuntungan uang negara,” kata Laode Ida kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Laode Ida mengatakan, untung saja surat tersebut cepat terungkap ke publik, jika tidak akan ada kecacatan tersendiri dalam Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Diakatakan bahwa dalam surat yang yang ber-kop Sekretariat Kabinet itu ada dua kesalahan. Pertama, Andi Taufan Garuda Putra menggunakan kop Sekretariat Kabinet untuk kepentingan pribadinya.
“Hal ini preseden buruk dan bagian dari ketelodoran atau indikasi maladministrasi tersendiri,” jelasnya.
Kesalahan kedua, surat itu menunjukan keinginan Andi Taufan Garuda Putra dan oknum di lingkaran Istana untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Selain itu, kedekatanya dengan Presiden dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Seharusnya, kata dia, Negara harus dikelola secara professional dengan mementingkan kepentingan rakyat.
“Birokrasi seharusnya sudah melangkah jauh ke arah profesionalisme, di mana setiap penanganan proyek ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan semuanya melalui lelang terbuka,” ujarnya.
Laode mengtakan, sejak tahun 1990-an hingga awal 2000-an, dirinya terlibat langsung dan ikut merancang program-program pemberdayaan masyarakat melalui Ditjen Bangda Depdagri (saat ini Kemendagri). Selain itu, ia juga terlibat langsung sebagai konsultan untuk pengembangan peran serta masyarakat termasuk melalui pendanaan World Bank (Bank Dunia). Akan tetapi, tidak ada pesanan dari pihak menapun saat melaksanakan program kerja tersebut.
“Ini artinya, jika saat ini masih ada oknum yang ada dalam barisan pemerintahan yang bersikap seperti surat dari oknum stafsus presiden itu, maka suatu kemunduran yang luar biasa. Istilahnya ‘zaman sudah secanggih ini koq masih ada kelakuan yang seperti zaman bahaula’. Apalagi stafsus itu, konon, masuk kategori milineal. Wah, ini bikin malu generasi ya. Aneh aneh. Jangan jadi contoh,” sesalnya.
Yang lebih dikhawatirkan lagi, kata dia, jangan sampai tindakan seperti Andi Taufan Garuda Putra itu sudah sering terjadi di lingkaran Istana.
“Hal lain yang dikhawatirkan publik adalah daya kontrol Presiden Jokowi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jokowi boleh jadi orangnya sangat baik, namun orang-orang di sekitarnya yang kemudian manfaatkannya untuk kepentingan bisnis mereka. Ini akan jadi kian serius di periode kedua beliau,” pungkasnya.
Diketahui, beredar surat berisi tentang ‘Kerja Sama Relawan Desa Lawan Covid-19’ di Twitter. Surat tersebut ditandatangani Andi Taufan Garuda Putra pada 1 April 2020. Andi diketahui sebagai CEO PT Amartha Mikro Fintek.
Andi menjelaskan bahwa program Relawan Desa Lawan COVID-19 diinisiai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dia mengaku telah menerima komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) untuk menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.
Petugas Amartha nantinya akan berperan memberikan edukasi kepada masyarakat di desa. Kemudian mendata kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) di Puskesmas dan memenuhi kebutuhan tersebut. []
