Kecewa Stafsus Milenial Jokowi : Demokrat: Amanah Jangan untuk Kepentingan Bisnis

  • Whatsapp
Didi Irawadi Syamsuddin
Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin.

Inisiatifnews.com Staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) bikin polemik. Banyak pihak menilai ada konflik kepentingan yang melibatkan stafsus milenial terkait dengan berbagai program pemerintah.

Pertama, mitra program Kartu Prakerja adalah Skill Academy by Ruangguru. CEO-nya, stafsus Jokowi, Adama Belva Syah Devara. Kedua, Andi Taufan Garuda Putra, mengirim surat berkop Sekretariat Kabinet yang dikirim ke camat se-Indonesia. Disebutkan ada kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) dalam surat itu. Andi adalah CEO Amartha.

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kecewa. Padahal awalnya, Didi memiliki harapan besar kepada anak muda yang telah ditunjuk Presiden beberapa waktu lalu.

“Berharap akan jadi energi baru, penyegar yang membawa perubahan ke arah lebih baik sesuai bidang yang ditugaskan. Tetapi, sejak kejadian dua stafsus Presiden itu, terus terang kecewa berat. Kok jabatan dan amanah ini ujung-ujungnya untuk kepentingan bisnis,” ungkap Didi kepada Inisiatifnews.com, Senin (20/04/2020).

Dia mengingatkan, pejabat negara harus menghindari keputusan dan kebijakan yang berpotensi terjadi conflict of interest.

Anggota Komisi XI DPR RI ini pun mengingatkan, amanah yang diberikan kepada pejabat negara wajib dijunjung tinggi. Pejabat harus memberi pelayanan kepada rakyat dan tidak memikirkan kepentingan usaha pribadi, kelompok dan golongannya.

“Jika soal sederhana seperti conflict of interest saja tidak ngerti, jangan jadi pejabat negara. Presiden harus menegur dan evaluasi mereka. Apalagi proyek besar bernilai triliun rupiah ini terjadi di saat pandemi corona Covid-19 yang berpotensi KKN,” tandas Didi.

Lebih baik, jika masih memikirkan kepentingan pribadi, stafsus milenial tersebut diminta untuk kembali saja ke habitat mereka menjadi entrepreneur, sehingga tidak lagi menjadi beban Presiden Jokowi.

“Hati-hati dan tarik diri dari proyek yang nyata-nyata conflict of interest. Presiden harus menegur, dan menghentikan program yang berkaitan dengan mereka. Agar tidak jadi beban pemerintahannya,” pungkas Didi.

Soal Ruangguru yang jadi mitra program Kartu Pra Kerja, Belva telah membantah terjadi konflik kepentingan. Dia menyebut, pemilihan mitra Kartu Prakerja berlangsung independen oleh Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Manajemen Pelaksana.

“Perlu diluruskan, kebijakan prakerja adalah bagian dari kampanye Presiden Jokowi dari pertengahan tahun 2019. Saya ditunjuk sebagai staf khusus November 2019. Kebijakan program prakerja sudah dilakukan sebelum saya menjadi staf khusus,” ungkap Belva.

Atas surat yang menjadi polemik, Andi Taufan sudah meminta maaf secara terbuka. Surat berkop Setneg yang sebelumnya ditujukan kepada camat se-Indonesia, juga telah dicabut.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral dalam sebuah tayangan talkshow televisi meminta publik memberi permakluman kepada stafsus milenila. Kata dia, para stafsus milenial ini baru masuk sistem birokrasi pemerintahan.

Selain itu, stafsus milenial juga kebanyakan berlatar profesional. Sehingga tak paham dunia pemerintahan, yang memerlukan aturan main birokrasi.

“Saya meminta publik memaklumi. Meskipun ini bukan sebuah pembelaan. Substansinya apakah ada konflik kepentingan ini perlu dikaji dulu lebih dalam karena mereka semua menandatangani pakta integritas. Apakah ada pelanggaran atau tidak, kita lihat secara lebih seksama,” jelasnya. [FMM]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait