Dibanding Ributin Omnibus Law, Mahasiswa Diharapkan Lebih Peka Soal Dana Bansos Covid-19

  • Whatsapp
aksi mahasiswa trisakti
Aksi unjuk rasa Mahasiswa di DPR RI. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com Pegiat Gerakan Sosial Politik, Abdullah Kelrey menyayangkan sikap kritis kalangan Mahasiswa yang saat ini hanya fokus terhadap Omnibus Law semata.

Menurut Kelrey, banyak kalangan Mahasiswa Indonesia saat ini yang murah sekali termakan wacana dan isu dari pihak-pihak tertentu, sehingga dianggap sulit membedakan mana sektor yang memiliki urgensi.

Bacaan Lainnya

Padahal jika ditelisik di tengah situasi terkini, ada hal yang lebih krusial dikawal Mahasiswa yakni alokasi dana bantuan sosial (Bansos) untuk penanganan wabah Covid-19 yang nilainya mencapai Triliunan Rupiah itu.

“Kalau teman-teman cerdas dan tidak termakan oleh gorengan murahan dari leluhur eks mahasiswa itu. Harusnya kawan-kawan aktivis fokus kawal anggaran triliunan yang kini digelontorkan ke masyarakat,” kata Kelrey dalam keterangan persnya yang dikirim ke Inisiatifnews.com, Selasa (21/4/2020) dini hari.

Menurut hematnya, mengawal distribusi bantuan sosial dari dana negara itu sangat krusial. Tujuannya agar tidak ada dana yang justru dicaplok oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Agar tidak jadi bahan bancakan kepala daerah, karena bansos itu sangat rentan dengan korupsi,” ujarnya

Sementara terkait dengan persoalan Omnibus Law, Kelrey memandang bahwa materi usulan pemerintah masih dalam bentuk draf yang masih perlu dibahas di DPR RI.

Jika memang dianggap ada poin-poin yang bertentangan dengan tujuan Indonesia didirikan dalam berbangsa dan bernegara, sebaiknya elemen Mahasiswa menyiapkan draf pembanding yang lebih baik dan dibahas bersama-sama nantinya di DPR. Apalagi, materi di Badan Legislasi (Baleg) juga perlu peran serta masyarakat untuk melakukan pembahasan bersama sebelum diketok menjadi Undang-undang.

Dan jika dalam faktanya justru masih ada poin RUU yang bermasalah saat sudah diputuskan di DPR RI, masih ada langkah konstitusional lanjutan yang bisa diupayakan untuk melakukan perbaikan terhadap regulasi tersebut, yakni melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya pikir kawan-kawan siapkan draf pembanding dan solusi atas kebijakan tersebut, jika diloloskan poin-poin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atau UUD 1945, kawan-kawan langsung gugat lewat MK,” tuturnya.

Ia berharap agar Mahasiswa tidak mudah disetir oleh oknum-oknum tertentu dalam menyikapi sebuah isu kekinian.

“Kepada kawan-kawan mahasiswa yang aktif di oraganisasi kampus. Ingat bahwa soal draf itu bukan barang jadi, tapi masih lewat proses di DPR RI, jangan sampai kawan-kawan malah luput dan tidak memperjuangkan hak rakyat lewat Bansos,” imbuhnya. [NOE]

Pos terkait