Uki Sebut Kacaunya Penyaluran Bantuan Karena Lemahnya Birokrasi dan Data Realtime

  • Whatsapp
Dedek Prayudi
Jubir PSI, Dedek Prayudi. [foto : twitter/Uki23]

Inisiatifnews.com Peneliti muda, Dedek Prayudi memberikan sorotan kepada persoalan bangsa Indonesia soal berantakannya distribusi bantuan kepada masyarakat karena kebencanaan dan lain sebagainya.

Bagi pria yang karib disapa Uki itu, akar masalahnya karena birokrasi yang tidak efektif dan efisien.

Bacaan Lainnya

“Di fase penyaluran bantuan seperti sekarang, salah satu kelemahan kita yang sangat tampak ialah birokrasi yang tak efisien dan tak efektif dengan format yang super berjenjang, tinggi di atas dan rendah di bawah,” kata Uki, Sabtu (25/4/2020) malam.

Bagi Uki, birokrasi semacam itu adalah hambatan yang sangat serius apalagi ketika negara tengah dilanda wabah seperti saat ini, yakni Korona, di mana setiap lini kehidupan bangsa Indonesia terhimpit, khususnya kalangan middle class ke bawah.

“Birokrasi seperti ini adalah bottleneck serius terutama di saat krisis,” ujarnya.

Persoalan yang tak kalah penting dikritisi Uki adalah akurasi data realtime soal kependudukan. Konteks ini sangat krusial karena menyangkut kredibilitas sebuah data agar bantuan yanhg digelontorkan pemerintah misalnya, bisa benar-benar tepat sasaran.

“Kelemahan lain yang selalu aku alamatkan adalah lemahnya data by name by address yang real time dan one head one count. Akibatnya, bantuan yang dari atas kuantitasnya di bawah kebutuhan ini ketika disalurkan kerap salah alamat. Belum lagi kita bicara kualitasnya,” pungkasnya.

Anggota DPRD DKI tercatat sebagai penerima Bansos.

Persoalan kacaunya data ini juga terjadi di DKI Jakarta. Dimana salah satu anggota DPRD DKI Jakarta kedapatan tercatat sebagai penerima bantuan sosial (Bansos).

Informasi ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ia menyebut bahwa salah satu anggota fraksinya, Jhonny Simanjuntak masuk data penerima bantuan sosial (bansos) merupakan bukti bahwa pendataan di Jakarta bermasalah.

“Sudah disampaikan sebelumnya pendataan harus betul-betul diperhatikan supaya tidak salah sasaran. Tetapi ternyata hal itu masih terjadi dan kebetulan yang tercatat menerima Bansos dari Pemprov DKI adalah salah satu anggota Fraksi PDIP yaitu Pak Jhonny Simanjuntak. Itu artinya Pemprov DKI belum terlalu memperhatikan masalah pendataan. Padahal itu sudah diingatkan banyak pihak sebelumnya,” kata Gembong saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/4).

Gembong mengaku sangat mengapresiasi sikap Jhonny Simanjuntak yang mengonfirmasi kepada dirinya bahwa dia akan menolak pemberian bantuan sosial tersebut.

“Kami mengapresiasi sikap Pak Jhonny yang rencananya akan menolak bansos dengan alasan masih banyak warga lain yang membutuhkan bantuan tersebut. Dan memang pekerjaannya sebagai anggota dewan bukan termasuk salah satu kriteria yang patut mendapatkan bansos,” ujar dia.

Pos terkait