LBH Jakarta Cs Harap Presiden Cabut Surpres Bahas RUU Cipta Kerja

  • Whatsapp
arif maulana lbh jakarta
Konferensi pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi via Zoom.

Inisiatifnews.com – Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung di dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi menyampaikan, bahwa mereka tengah menggugat Surat Presiden (Surpres) tentang kelanjutan proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu tim advokasi yang juga Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana. Ia mengatakan bahwa berkas gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di akhir bulan kemarin.

Bacaan Lainnya

“Gugatan ini sudah didaftarkan ke PTUN tanggal 30 April 2020,” kata Arif dalam konferensi pers melalui Zoom, Minggu (3/5/2020).

Pokok materi yang digugat adalah surat Presiden per tanggal 12 Feberuari 2020, yang memberikan kewenangan kepada Kemenko Perekonomian untuk melanjutkan proses pembentukan perundangan-undangan dari tahapan perencanaan dan penyusunan yang berasal dari pemerintah agar bisa dilanjutkan oleh DPR dengan masuk ke tahap pembahasan. Sehingga nantinya terus bisa sampai ke tahap pengesahan dan pengundangan.

Gugatan itu disampaikan lantaran ia menganggap bahwa Surpres tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. “Surpres ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi kita konstitusi,” ujarnya.

Dalam gugatan itu, Arif mengatakan jika pihaknya berharap besar agar hakim PTUN bisa mengeluarkan amar putusan untuk membatalkan Surat Presiden itu, sehingga proses lanjutan pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR tidak bisa dilakukan. Dan jika tetap dilakukan akan bersifat maladministrasi.

“Harapan kita, dengan membuktikan bahwa surpres dibuat dengan menabrak UU dan tudak mempertimbangan asas pemerintahan umum yang baik, asas partisipasi, kemanfaatan dan keberpihakan, maka surpres ini bisa dibatalkan oleh PTUN Jakarta,” tegasnya.

Dalam konferensi pers tersebut, tampak beberapa petinggi LSM diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih, Sekjen Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah dan Direktur LBHI Asfinawati.

Selain itu, Arif juga mengingatkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden agar patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dan di dalam pembentukan sebuah perundang-undangan, harus mematuhi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum adalah penguasa itu kekuasaanya tidak absolut, ada batasan yang mebatasinya yakni UU dan konstitusi,” tuturnya. [NOE]

Pos terkait