Dibanding Kartu Prakerja, Mardani Sarankan Pemerintah Beri Pelatihan Sektor Padat Karya

  • Whatsapp
mardani
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Inisiatifnews Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa program pelatihan Kartu Prakerja yang tengah dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian tidak tepat jika melihat situasi buruh saat ini.

“Program unggulan seperti kartu prakerja tidak tepat guna jika melihat kondisi yang sedang buruh alami. Hak buruh dapat terabaikan jika dana tersebut dialokasikan untuk pelatihan,” kata Mardani Ali Sera, Senin (4/5/2020).

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya pula, Mardani menyebut bahwa ada 15 persen buruh terkana efisiensi alias PHK dari perusahaan tanpa mendapatkan pesangon. Kemudian ada 2 persen saja buruh yang mendapatkan pesangon setelah di-PHK karena wabah Covid-19. Sementara itu ada 16 persen buruh yang terkena PHK justru tanpa menerima gaji dan pesangon.

Melihat data yang disampaikan itu, Mardani menyebut bahwa program Kartu Prakerja justru tidak memberikan dampak signifikan untuk mengentaskan masalah buruh, khususnya yang terdampak Covid-19.

Hanya saja, ia memberikan saran kepada pemerintah untuk menggelontarkan dana khusus untuk menerapkan model dukungan gaji kepada para pekerja agar perusahaan tidak terbebani dan menahan diri untuk melakukan PHK massal.

“Kebijakan tidak populer dapat pemerintah ambil di situasi saat ini, salah satunya menerapkan model dukungan gaji. Subsidi tersebut dapat diberikan kepada perusahaan atau pemberi kerja untuk mencegah gelombang PHK lanjutan,” tuturnya.

Kemudian, Mardani juga menyarankan agar pemerintah belajar dengan pengalaman apa yang telah dilakukan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura,Thailand dam Malaysia.

“Contoh Singapura yang membantu 25-75% gaji dari 1,9 juta angkatan kerja formilnya. Perlu tindakan cepat karena PHK yang terjadi sekarang menyasar ke berbagai sektor baik formal/ informal,” imbuhnya.

Dibandingkan dengan menjalakan pelatihan dan sertifikasi kerja yang saat ini tengah berjalan, Mardani lebih setuju ketika pemerintah memberikan pelatihan yang lebih realistis yakni untuk pelatihan di sektor padat karya.

“Pelatihan padat karya juga dapat dijadikan solusi masifnya buruh yang dirumahkan. Melalui padat karya ini, buruh dapat lebih kreatif dan bisa menjadi wirausaha. Insya Allah akan tercipta nilai tambah di tengah masyarakat kita,” pungkasnya.

Kemudian, Mardani menyarankan agar pemerintah pusat menjalankan pola Balai Pelatihan Kerja yang dinilainya sangat efektif untuk meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kita telah memiliki fondasi pelatihan dan sudah dilaksanakan sejak era Orde Baru yakni Balai Latihan Kerja (BLK). BLK sudah terbukti meningkatkan mutu SDM kita. Sudah tersebar sebanyak 303 unit di seluruh Indonesia,” paparnya. [NOE]

Pos terkait