KSPI Tuntut Pengusaha Tetap Bayar THR Buruh

  • Whatsapp
Uang THR
Ilustrasi.

Inisiatifnews.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menolak rencana dikeluarkannya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang diduga isinya memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 100% atau dengan cara mencicil.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap pengusaha wajib membayar THR 100% bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun. Bagi yang masa kerjanya di bawah satu tahun, maka dibayarkan proporsional sesuai masa kerjanya.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, rencana dibuatnya surat edaran Menaker tentang THR tidak boleh bertentangan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal sebesar satu bulan upah tersebut.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100% bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena Covid-19, maupun buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,” tegas Said Iqbal dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Senin (4/5/2020).

Said Iqbai menilai, di tengah pandemi Korona seperti saat ini, daya beli buruh harus tetap dijaga. Jika THR dibayar di bawah 100% atau tidak dibayar sama sekali, maka akan memukul daya beli buruh di saat lebaran. Kondisi itu pun akan membuat konsumsi turun drastis sehingga menjadi pernyebab pertumbuhan ekonomi makin hancur.

“Jadi isi dari rencana surat edaran Menaker tersebut harus tetap mewajibkan membayar 100%. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil dan dibayar di bawah 100%,” tegasnya.

Bilamana apa yang dikhawatirkannya itu tetap dilakukan, Iqbal menilai bahwa Menaker seperti “menjilat ludahnya sendiri” karena kebijakan ini bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Untuk itu, KSPI menyerukan kepada pemerintah agar berusaha keras menyelamatkan data beli buruh dan rakyat Indonesia di waktu lebaran dengan memastikan setiap buruh mendapatkan THR.

“Lebaran adalah waktu yang sangat penting dan penuh kebahagiaan yang dirayakan masyarakat Indonesia termasuk buruh. Jadi sungguh ironis jika THR dicicil atau nilainya di bawah 100%,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengancam akan mengambil langkah keras jika seandainya surat edaran Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah justru hanya menitikberatkan kepentingan pemodal dan pengusaha saja.

“KSPI dan buruh Indonesia akan mengambil tindakan tegas untuk melawan surat edaran tersebut, bilamana isinya tidak sesuai dengan harapan kaum buruh,” tegasnya lagi.

Pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini menuturkan bahwa KSPI dan seluruh jajaran federasi di bawahnya mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberantas virus Korona di Indonesia. Pun demikian, ia berharap perhatian pemerintah terhadap wabah nasional hingga menjadi pandemi dunia itu tidak mengabaikan perhatiannya terhadap nasib rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh.

“Tentu KSPI bersama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk fokus melawan pencegahan penyebaran Covid-19, mendorong adanya perencanaan strategi untuk pencegahan darurat PHK, termasuk mendukung kebijakan stimulus untuk menangani Covid-19 dan kartu para kerja yang tepat sasaran,” pungkasnya. [NOE]

Pos terkait