Mangkir, Kuasa Hukum Said Didu : Kami Menghormati UU dan Maklumat Kapolri

  • Whatsapp
Helvis
Kuasa hukum Muhammad Said Didu, Letkol CPM (purn) Helvis usai mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk meminta penjadwalan ulang agenda pemeriksaan terhadap kliennya. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Hari ini Bareskrim Mabes Polri sudah mengundang Muhammad Said Didu untuk menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, Said Didu tidak bersedia memenuhi panggilan polisi hari ini.

Bacaan Lainnya

Menurut keterangan kuasa hukum Said Didu, Letkol CPM (purn) Helvis yang mewakili Said Didu untuk menjelaksan alasan ketidakhadirannya itu mengatakan bahwa memang kliennya sengajak tidak memenuhi panggilan tim penyidik karena faktor situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Tidak hadir bukan karena alasan kesehatan. Pak Said Didu sehat, ada di rumah. Hanya memang kan ini masih PSBB, jadi kami minta jadwal ulang,” kata Helvis di Bareskrim Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/5/202).

Aspek menjaga potensi tertular virus Korona sangat menjadi pertimbangan besar mengapa kuasa hukumnya memohon ada penjadwalan ulang agenda pemeriksaan tersebut.

“Terlebih kan Pak Said Didu sudah berumur, selama ini beliau hanya berkegiatan di rumah,” ujarnya.

“Nanti dicari waktu lah, kapan pemeriksaan berikutnya apakah setelah selesai PSBB atau bagaimana,” imbuh Helvis.

Ditambahkan Helvis, Said Didu sangat menghormati proses hukum yang tengah dialamatkan kepadanya. Hanya saja situasi seperti saat ini ia memilih untuk menghormati protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk imbauan Kapolri.

“Tidak hadirnya Pak Said Didu, juga karena kita menghargai Undang-Undang Karantina, sampai nanti ada maklumat Kapolri,” pungkasnya.

Perlu diketahui, bahwa Said Didu dilaporkan ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan.

Surat pemanggilan pemeriksaan terhadap mantan sekretaris Kementerian BUMN itu tertuang di dalam surat Nomor S.Pgl/64/IV/RES.1.1.14/2020/Dittipidsiber tertanggal 28 April 2020.


Pos terkait