Yunarto Wijaya Pertanyakan Maksud Pelonggaran Transportasi di Masa PSBB

  • Whatsapp
yunarto wijaya
Direktur eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com Pengamat politik, Yunarto Wijaya mempertanyakan kebijakan Pemerintah Pusat yang ingin melonggarkan akses mode transportasi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pak @jokowi kalo anda ingin mulai relaksasi awal Juni, pastikan dulu keberhasilan PSBB melalui test yang sudah massal, gak setengah-setengah gini,” kata Yunarto, Rabu (6/5/2020).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pelonggaran moda transportasi di waktu menjelang masa mudik lebaran justru sama sekali tidak sejalan dengan tujuan diberlakukannya PSBB.

“Ini yang ada jelang masa puncak mudik trasnsportasi malah dibuka.. Logikanya gak nyambung blazzz,” ujarnya.

Direktur eksekutif Charta Politika Indonesia itu sangat memahami bahwa sektor kesehatan dan ekonomi tidak bisa diabaikan begitu saja.

Hanya saja jika memang pemerintah ingin ada upaya pelonggaran, Yunarto menyarankannya agar dilakukan pada bulan Juni saja. Pun demikian juga harus dibarengi dengan pembuktian keberhasilan melalui pengujian secara massal.

“Pak @jokowi saya juga mengerti isu kesehatan dan ekonomi nggak bisa ditrade off, kebijakan harus sequencing, makanya kalau Juni ingin relaksasi kegiatan ekonomi, ya sekarang pastikan PSBB malah diperketat, bukan sebaliknya dilonggarkan seperti yang dilakukan dengan kebijakan transportasi,” tuturnya.

Yunarto menyarankan agar Presiden Joko Widodo tidak asal mengikuti langkah luar negeri saat ini, karena setiap negara memiliki kondisi case yang berbeda-beda dan sifatnya pun fluktuatif.

Karena dalam hematnya, untuk saat ini pengetatan potensi penyebaran Covid-19 melalui mekanisme PSBB sudah menjadi hal yang mutlak.

Jika memang tetap memaksakan kehendak untuk melakukan relaksasi moda transportasi di tengah PSBB ini, Yunarto pun meminta agar menteri perhubungan selaku eksekutor dari rencana kebijakan itu bisa menjelaskannya secara gamblang kepada publik.

“Pak @jokowi coba instruksikan menteri anda jelaskan ke publik apa logika dari pelonggaran transportasi per-besok? Bagaimana membedakan yang berniat mudik atau nggak? Kalo niat bikin pelonggaran di Juni, bukankah logikanya sekarang malah harus diperketat,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana untuk mengeluarkan kebijakan terhadap moda transportasi bisa beroperasi kembali di Indonesia dalam waktu dekat.

Bahkan mantan pasien Covid-19 itu menyatakan bahwa pelonggaran ini akan diberlakukan untuk transportasi udara, darat dan laut, dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada.

“Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali beroperasi dengan catatan harus pakai protokol kesehatan,” kata Budi Karya hari ini.

Kemudian untuk para anggota dewan yang akan turun ke daerah pemilihan (Dapil) sudah bisa dilakukan dengan catatan dalam tujuan kerja, bukan untuk mudik.

Dan rencananya, kebijakan kelonggaran itu akan diberlakukan pada hari Kamis 7 Mei 2020. [NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait