Muhammad AS Hikam Bingung Dengan Kebijakan Kelonggaran Transportasi Saat PSBB

  • Whatsapp
AS Hikam
Muhammad AS Hikam.

Inisiatifnews.com Pengamat politik dari President University, Muhammad Atho’illah Shohibul Hikam menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat di tengah pandemik Covid-19 dewasa ini justru membingungkan.

“Para pengambil keputusan di negeri ini makin hari makin bingung dan membingungkan ketika memproduksi kebijakan,” kata Hikam dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Rabu (6/5/2020).

Bacaan Lainnya

Salah satu produk kebijakan yang membingungkan adalah soal kelonggaran transportasi di tengah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus Korona di Indonesia.

Dengan pelonggaran moda transportasi tersebut justru bertabrakan dengan tujuan besar diberlakukannya PSBB.

“Misalnya aturan soal transportasi dalam kondisi PSBB yang berubah-ubah dan saling bertabrakan satu sama lain. Bukan saja bertabrakan antar-aturan yang sebelumnya, tetapi juga tabrakan dalam nalar yang dipakai,” ujarnya.

Rencananya, mulai hari Kamis 7 Mei 2020 besok, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengeluarkan aturan yang merevisi pelarangan penggunaan transportasi untuk mudik. Artinya akan diperbolehkan beroperasinya semua moda trasnportasi.

Sementara pada saat yang sama, Menhub juga tetap mengatakan bahwa mudik dan pulang kampung dilarang, kecuali yang punya kebutuhan khusus.

Dengan kebijakan yang dianggapnya tidak berirama ini, Hikam pun mempertanyakan beberapa hal. Antara lain terkait dengan kepastian klasifikasi kedaruratan dan keabsahan alasan kedaruratan yang diterapkan.

“Kalau boleh pulkam (pulang kampung -red) asal berkebutuhan khusus, tapi mudik dilarang, lalu bagaimana jika mudik itu juga karena kebutuhan khusus?,” tanyanya.

Kemudian terkait dengan pengecualian pejabat negara keluar masuk daerah saat penerapan PSBB berlangsung, Hikam pun mempertanyakan validitas penggunaan surat tugas mereka tidak disalahgunakan untuk tujuan pulang kampung.

“Pejabat negara (dalam semua level) boleh bepergian dengan membawa surat jalan. Bagaimana kita bisa mengecek bahwa surat tersebut tidak disalah gunakan?,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Hikam juga mempertanyakan kepastian bahwa tidak ada potensi jual beli izin ketika seseorang yang memiliki kebutuhan khusus bepergian izin dari satuan tugas (Satgas) Covid-19.

“Rakyat yang berkebutuhan khusus boleh bepergian dengan mendaftar dan mendapat izin dari Satgas Covid-19. Bagaimana menghindari komersialisasi surat izin ini?,” tandasnya.

Lebih lanjut, Hikam juga mempertanyakan cara berpikir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang membantah bahwa kebijakannya bagian dari kelonggaran dan relaksasi transportasi.

“Transportasi dibuka, tetapi ini kata Pak Menteri, itu bukan relaksasi PSBB. Kalau sistem transportasi dibuka, bukankah namanya pelonggaran atau relaksasi?,” tanyanya lagi.

Berdasarkan beberapa pertanyaaan yang dilontarkannya itu, Hikam memiliki asumsi sementara bahwa pemangku kebijakan saat ini terkesan seperti sedang melakukan akrobat semata.

“Hemat saya, para pembuat keputusan saat ini sedang pameran sliding tackle satu sama lain. Bosnya pasti bingung menyaksikan mereka karena tak bisa diatur,” pungkasnya.

Jika para pembantu Presiden mengeluarkan kebijakan yang saling berbenturan seperti saat ini, ia khawatir justru rakyat akan abai dengan upaya Presiden Joko Widodo memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Bagaimana dengan rakyatnya? saya kira kebanyakan akan ‘cuek bebek’ terhadap aturan-aturan yang gonta-ganti kayak cuaca saat ini dan yang dibuat seenak wudhelnya masing-masing,” tukasnya. [RED]

Pos terkait