Serikat Pekerja Apresiasi Sikap Kritis Andre Rosiade ke Direksi ANTARA

  • Whatsapp
wisma antara
Gedung Wisma Antara di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 17, Gambir, Jakarta Pusat.

Inisiatifnews.com Ketua Serikat Pekerja ANTARA, Abdul Gofur mengapresiasi sikap kritis anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang sudah sangat kritis dengan mempertanyakan berbagai persoalan yang ada di manajemen LKBN ANTARA.

“Serikat Pekerja ANTARA mengapresiasi Komisi VI yang secara tegas dan kritis mempertanyakan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada direksi Antara,” kata Gofur dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Rabu (6/5/2020).

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan bahwa beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait ketidakberesan yang ada di manajemen LKBN ANTARA bisa dikategorikan sebagai tindakan abuse of power.

“Beberapa temuan BPK terhadap keputusan Direksi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpatuhan atas tatakelola keuangan dan perundangan, serta melanggar prinsip Good Corporate Government (GCG),” ujarnya.

Selain indikasi abuse of power yang ditudingkan ke direksi, Gofur juga mengapresiasi para anggota dewan yang mencoba mengkonfrontir para direksi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap 4 karyawannya.

Dimana dikatakan Gofur, bahwa keputusan mutasi dan PHK sepihak yang dilakukan oleh direksi terhadap pengurus dan anggota Serikat Pekerja Antara tanpa melalui tahapan yang diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama(PKB) yang berlaku.

Oleh karenanya, ia menyatakan sangat menyayangkan sikap para petinggi di manajemen perusahaan plat merah itu.

“Serikat Pekerja Antara selaku mitra manajemen sangat menyesalkan perilaku dan kebijakan direksi Perum LKBN Antara yang banyak melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta tidak mencerminkan prinsip Good Corporate Government selaku perusahaan plat merah di bawah Kementerian BUMN,” tegasnya.

IMG 20200506 WA0005
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Perum LKBN Antara dan PT Telkom Indonesia secara virtual.

Perlu diketahui, bahwa Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mempertanyakan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Direksi Antara pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual yang digelar oleh Komisi VI dengan Mitra kerjanya Direksi Perum LKBN Antara dan Telkom pada selasa, 5 Mei 2020.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut Andre Rosiade mempertanyakan tindak lanjut hasil temuan BPK RI terhadap Perum LKBN Antara, diantaranya perihal kelebihan pembayaran Gaji Direksi dan Dewas yang tidak sesuai dengan ketentuan, pinjaman modal usaha kepada Percetakan Negara Republik Indonesia yang mengalami gagal bayar (Wanprestasi), tidak sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati, sehingga Antara menanggung kerugian keuangan yang cukup besar

Kemudian ada juga terkait temuan BPK yakni penggunaan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi oleh Direktur Utama, dan pembukaan rekening khusus direksi yang dikelola oleh direksi sendiri tanpa dilaporkan kepada direktorat keuangan selaku perencana dan pengendali kebijakan bidang keuangan perusahaan atas semua transaksi yang dilakukan.

Dan ada juga dugaan adanya dugaan proyek fiktif yang dilakukan oleh direksi Antara terkait pemesanan surat suara pilpres 2019 kepada PNRI, dimana ANTARA sebagai kantor berita tidak memiliki tupoksi melakukan pengadaan surat suara dan bukan sebagai pemenang tender pengadaan surat suara Pilpres 2019.

Terhadap pertanyaan pertanyaan dari Komisi VI DPR RI, Direksi Antara diminta memberikan jawaban tertulis dengan batas waktu paling lama tanggal 12 Mei 2020, dan diminta untuk menjalankan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat dengar pendapat tersebut. [REL]

Pos terkait