Aksi di DPR, BEM SI Nyatakan Kecewa Soal Pembahasan RUU Minerba

  • Whatsapp
Remy Hastian
Koordinator pusat BEM SI, Remy Hastian saat berorasi di DPR RI. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar pihaknya di pintu gerbang belakang gedung DPR RI adalah untuk menyampaikan kritikanya terkait sikap anggota dewan tentang pembahasan RUU Minerba.

“Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kita kepada wakil rakyat yang katanya mewakili rakyat, dimana di masa pandemi saat ini tidak ada keterbukaan publik sehingga kami tidak dapat menyampaikan masukan-masukan,” kata Remy dalam keterangannya, Selasa (12/5/2020).

Bacaan Lainnya

Pembahasan RUU Minerba ini dikatakan Remy terlalu dipaksakan, karena pembahasan dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Selain itu, upaya rapat yang digelar DPR terkait pembahasan RUU Minerba pun tidak melibatkan partisipasi publik sehingga proses dan materinya tidak bisa diakses dan dikritisi oleh masyarakat, termasuk oleh kalangan mahasiswa.

“Disini nyata sekali RUU minerba ini sangat cepat dibahas. Dan kami sebagai mahasiswa akan terus mengawal ini serta ke depannya kami akan terus menyusun konsep dan terus berkonsolidasi dengan kawan-kawan lainnya,” ujarnya.

Dalam aksinya, Remy dan rekan-rekannya juga membawa karangan bunga bertuliskan “Turut Berduka Cita atas disahkannya RUU Minerba dan diabaikannya kepentingan rakyat. Mahasiswa Bersama Rakyat”.

IMG 20200512 WA0027
Karangan bunga BEM SI bentuk protes terhadap pembahasan RUU Minerba.

Aksi unjuk rasa Mahasissa tersebut hanya berlangsung sekitar 10 menit saja. Mengingat situasi DKI Jakarta saat ini tengah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan physical distancing karena wabah Covid-19.

IMG 20200512 184820

Masih di dalam aksinya itu, BEM SI membawa 3 tuntutan terkait dengan RUU Minerba itu. Berikut adalah tiga poin tuntutannya :

1. Menolak untuk dilaksanakannya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Mendesak kepada pihak Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pengkajian ulang terkait pembahasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Mendesak untuk melibatkan Masyarakat serta Kaum Akademisi yang dalam hal ini para pegiat atau aktivis lingkungan/tambang dalam perumusan RUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[RED]


Pos terkait