Pengamat Intelijen Harap Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Ditinjau Lagi

  • Whatsapp
polisi vs tni ilustrasi
TNI dan Polri.

Inisiatifnews.com Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai bahwa draft Peraturan Presiden (Perpres) yang mengaitan peran TNI dalam penanggulangan terorisme berpotensi menimbulkan konflik jika sampai disahkan oleh Presiden.

Hal ini lantaran pemberian kewenangan TNI terhadap upaya penangkalan, penindakan dan pemulihan atas aksi terorisme juga ternyata telah dimiliki oleh lembaga negara lain, yakni Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Bacaan Lainnya

“Kewenangan tersebut berpotensi konflik karena adanya kewenangan yang hampir sama dengan institusi lain seperti Polri dan BNPT,” kata Stanislaus dalam siaran persnya, Rabu (13/5/2020).

Karena betapapun tujuannya sama, namun ketika dilakukan oleh lembaga yang berbeda, maka potensi konflik lintas lembaga sangat rentan terjadi.

“Dengan sasaran yang sama, dan kewenangan yang sama namun dilakukan oleh institusi yang berbeda akan cukup rawan gesekan lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Stanislaus juga menyebut bahwa dalam melakukan operasi penanganan terorisme, sering kali aparat menggunakan cara-cara tertutup. Dan dengan kondisi seperti itu, gesekan antar lembaga sangat mungkin terjadi di lapangan.

“Penanganan terorisme banyak yang dilakukan dengan cara tertutup, undercover. Jika masing-masing lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani terorisme melakukan aksi undercover terhadap sasaran yang sama maka potensi benturan di lapangan sangat besar,” jelasnya.

Padahal dalam upaya penanggulangan terorisme, butuh kerjasama yang baik antar intelijen. Sementara di dalam menjalankan misi semacam itu tidak bisa dilakukan oleh lembaga yang berbeda, karena ego sektoral sangat mudah terjadi.

“Mencegah hal tersebut terjadi maka perlu koordinasi dan kerjasama terkait informasi intelijen terorisme. Kerjasama antar lembaga ini tidak akan berjalan dengan baik jika ada ego sektoral,” imbuhnya.

Di sisi lain, Stanislaus juga menyebut bahwa tidak bagus ketika peran penanggulangan terorisme dikendalikan oleh TNI namun di bawah koordinasi BNPT.

“Secara organisasi, TNI merupakan organisasi yang lebih solid dan besar dibandingkan BNPT, tentu tidak mudah jika dalam penanggulangan terorisme TNI di bawah koordinasi BNPT,” paparnya.

Meski demikian, Stanislaus Riyanta juga menyatakan bahwa dirinya tidak meragukan sama sekali kemampuan dan kesiapan TNI dalam penanggulangan terorisme.

“Kesiapan TNI dalam menghadapi kelompok bersenjata yang ingin mengganggu negara tidak perlu diragukan lagi. Sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki TNI sangat siap untuk menjalankan tugas pemberantasan terorisme,” pungkasnya.

Oleh karena itu, alumni S2 Kajian stratejik Intelijen di Universitas Indonesia Universitas Indonesia (UI) itu menyarankan agar ada perbaikan saja dalam sektor kewenangan dan koordinasi serta pembagian tugas antara TNI dengan lembaga lain yakni BNPT dan Polri.

“Dengan mempertimbangkan reformasi sipil serta tugas dan kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat dalam penanganan terorisme, maka Perpres tentang Tugas TNI dalam penanganan terorisme perlu diperbaiki terutama pada kewenangan, koordinasi, dan pembagian tugas,” tutur Stanislaus.

Tujuan dari perbaikan Perpres yang disarankannya itu adalah untuk memberikan keseimbangan dan meningkatkan kualitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

“Perbaikan ini sangat perlu terutama jika yang dihadapi adalah target dan kasus yang sama,” tutupnya.

Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini merupakan usulan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dan draft Perpres serta surat rekomendasi yang diajukan oleh pemerintah masih berada di tangan pimpinan DPR dan belum dibahas.

Perpres pelibatan TNI msngatasi terorisme itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Pasal 43 I Ayat 1 disebutkan tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada ayat 3 tertulis soal pelibatan TNI tersebut diatur dalam Perpres.

[NOE]

Pos terkait