Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Kurang Punya Sense of Crisis

  • Whatsapp
anas thahir
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Anas Thahir.

Inisiatifnews.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Anas Thahir menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan, khususnya di tengah pandemik Covid-19.

Apalagi kata Anas, upaya pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 72 tahun 2019 juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) melalui gugatan judicial review oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Bacaan Lainnya

“Pemerintah kurang mempunyai sense of crisis. Masyarakat saat ini tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi Covid-19, sehingga kebijakan pemerintah itu dipastikan akan menambah beban masyarakat,” kata Anas dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (14/5/2020).

Bagi Anas, semangat dan kegembiraan masyarakat yang baru tumbuh seiring dengan keluarnya putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS akan pupus kembali dan berubah menjadi keprihatinan mendalam di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat kebijakan PSBB yang di berlakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut hematnya, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang justru menjadi beban rakyat di tengah situasi yang sulit seperti saat ini.

“Seharusnya kenaikan iuran BPJS itu tidak perlu dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, jika melihat dari pengalaman dalam gugatan di Mahkamah Agung beberapa waktu lalu, Anas khawatir ketika Perpres tersebut digugat kembali ke MA dan ternyata gugatan tersebut dimenangkan lagi, justru wajah pemerintah akan tercoreng.

“Karena masyarakat juga bisa kembali menggugatnya dan berpeluang dikabulkan oleh pengadilan. Jika hal ini yang terjadi, maka pemerintah akan dipermalukan, baik secara politik maupun secara hukum,” ujarnya.

Selain itu, Anas juga menyebut bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi seperti saat ini, justru akan membebani rakyat secara finansial.

“Kenaikan iuran BPJS di tengah kondisi sulit seperti ini akan berpotensi membuat masyarakat kesulitan membayar iuran dan semakin banyak masyarakat yang menunggak iuran,” pungkasnya.

Jika alasannya untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS), Anas menyebut bahwa pemerintah tidak harus mengambil opsi menaikkan iuran BPJS Kesehatan, melainkan bisa melakukan cara lain seperti efisiensi dan strategi apapun yang tidak fokus untuk membebani keuangan rakyat.

“Seharusnya, pemerintah mencari solusi lain untuk mensiasati defisit BPJS, baik dengan melakukan efisiensi, atau strategi lainnya yang tidak membebani masyarakat yang sedang kesusahan,” tutupnya. [NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait