Data Bansos DKI Disebut Wamendes Paling Ngawur, Gerindra Bela Anies

  • Whatsapp
m taufik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik. [net]

Inisiatitnews.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra M. Taufik mengecam pernyataan Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi. Pasalnya, Budi Arie menyebut, pembagian dan data bansos di Ibu Kota Jakarta paling ngawur.

Taufik menyayangkan pernyataan Budi Arie yang menyebut Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling kacau dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bansos. Pernyataan Wamendes tendensius dan bernuansa politis.

Bacaan Lainnya

“Saya sangat menyesalkan pernyataan Arie Budi Setiadi tersebut. Menurut saya, yang jutru ngawur dan kacau adalah Wamendes PDTT Arie Budi Setiadi yang bicara tanpa fakta dan tendensius. Bernuansa politis hanya untuk mendiskreditkan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai pejabat publik, apalagi levelnya wakil menteri, Arie Budi Setiadi tidak boleh asal ngomong,” ucap M Taufik dalam keterangan tertulis kepada Inisiatifnews.com, Kamis (14/5).

Dia pun membela Gubernur Anies Baswedan. Taufik siap adu argumen dan data dengan Wamendes.

“Tetapi bukan sekadar ingin membela Gubernur Anies Baswedan, saya siap berdebat dengan Arie Budi Setiadi tentang data bansos DKI Jakarta. Perlu saya tegaskan bahwa data di Pemprov DKI Jakarta jumlah penerima bansos sudah terverifikasi, yaitu 1,2 kepala keluarga (KK) atau 3,7 orang atau individu. Itu adalah data resmi Pemprov DKI Jakarta,” tandas Taufik.

Dia pun meminta kepada individu-individu di pemerintah pusat tidak membuat gaduh suasana yang dapat mengganggu upaya membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama warga DKI Jakarta yang secara ekonomi membutuhkan bantuan sosial.

“Pemerintah pusat sendiri secara institusional sudah sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bersama-sama untuk memberikan bantuan sosial kepada warga Jakarta,” pungkas Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Seperti disiarkan di akun Facebook Migrant Care, Wamendes Budi Arie ngomongin soal bantuan sosial dari pemerintah. Ia mengajak masyarakat memantau program ini. Budi lalu mencontohkan ketidaktepatan data dengan di lapangan sembari menyinggung Provinsi DKI Jakarta.

“Jadi begini, ini juga sekaligus isu terakhir paling penting dari peristiwa pandemi Covid-19 ini adalah persoalan data harus kita perbaiki bersama-sama. Ini konsolidasi data kita tentang data terpadu kesejahteraan sosial harus kita evaluasi, kita revisi. Karena itu sejak tahun 2011 tidak pernah diupdate, karena itu banyak data data ngawur. Yang paling ngawur itu provinsinya Mas Wahyu Susilo itu provinsi DKI Jakarta, provinsi asalnya Mas Wahyu karena Mas Wahyu asli Jakarta dia. Itu memang datanya kacau sekali. Kita berharap dengan peristiwa ini kita konsolidasi data kembali,” ungkap Budi Arie. (FMM)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait