Habib Bahar Ditahan Lagi Karena Langgar Asimilasi, Hikam : Tak Peduli Ustadz Atau Pejabat

  • Whatsapp
Bahar Smith
Habib Bahar bin Ali bin Smith. [foto : BBC]
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews.com Pengamat politik, Muhammad AS Hikam menilai bahwa tidak ada hubungannya antara status sebagai pemuka agama dengan proses hukum yang dijeratkan.

Hal ini disampaikan Hikam untuk memberikan respon terkait ditahannya kembali Habib Bahar bin Smith karena dinyatakan melanggar asimilasi.

Bacaan Lainnya

“Asimilasi dari bui pastinya ada syarat-syarat dan aturan mainnya. Kalau dilanggar, ya bisa saja balik masuk lagi,” kata Hikam dalam keterangan persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Selasa (19/5/2020).

Bahkan ditegaskan lagi oleh Hikam, persoalan tersebut tidak pandang bulu sama sekali. Terlepas dia adalah seorang ustadz atau pemuka agama sekalipun.

“Dan itu berlaku bagi siapapun, tak peduli Ustadz atau Pejabat. Gitu aja kok repot,” tegas ya.

Perlu diketahui, bahwa per hari ini, 19 Mei 2020, Sayyid Bahar bin Smith dijebloskan lagi ke penjara karena dinyatakan telah melanggar aturan asimilasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkum HAM, Reynhard Silitonga.

Disampaikan Reynhard, bahwa SK asimilasi Bahar bin Ali bin Smith dengan nomor W11.PAS.PAS11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 telah resmi dicabut.

Alasan pencabutan asimilasi tersebut dikatakan Reynhard lantaran kesalahan yang dilakukan Bahar bin Smith, antara lain ;

1. Melakukan beberapa tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu ; menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Dan ceramahnya telah beredar berupa vidio yang menjadi viral, yang dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat.

2. Melanggar aturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi Darurat Covid Indonesia, dengan telah mengumpulkan massa (orang banyak) dalam pelaksanaan ceramahnya.

“Habib Bahar bin Ali bin Smith telah melanggar syarat khusus asimilasi, sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham nomor 3 tahun 2018 dan kepadanya dicabut asimilasinya dan selanjutnya diperintahkan untuk dimasukkan kembali ke dalam Lembaga pemasayarakatan untuk menjalani sisa pidananya dan sanksi lainnya sesuai ketentuan,” terang Reynhard. [NOE]

Pos terkait