Jokowi Disarankan Hemat Duit Rp5,6 T

  • Whatsapp
jokowi maruf
Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin.

Inisiatifnews.com Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyarankan kepada Presiden Joko Widodo atar menghentikan program pelatihan dan sertifikasi Kartu Prakerja yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, program pelatihan kartu Prakerja saat ini adalah program yang tidak tepat. Bahkan ia menilai Presiden keterlaluan jika tetap membiarkan skema pelatihan tersebut berjalan terus menerus.

Bacaan Lainnya

“Pak Jokowi keterlaluan kalau anda diamkan juga skema yang sekarang. Penghematan dari Rp 5,6 Trilyun gak kalah penting dari sekedar blusukan check bansos dah nyampe belum,” kata Yunarto, Selasa (19/5/2020).

Komentarnya itu untuk menyikapi sebuah situs tandingan Kartu Prakerja yakni Prakerja.org, dimana dalam situs tersebut, seluruh materi yang memiliki bobot untuk peningkatan softskill tersedia secara gratis, tidak seperti dalam program pelatihan Kartu Prakerja berbayar dimana konten materinya dianggap kurang berbobot.

Bahkan di dalam situs Prakerja.org, ditulis secara jelas bahwa tujuan dari adanya situs tutorial daring itu adalah untuk melakukan counter terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

“Prakerja.org adalah bentuk kritik terhadap pemerintah terhadap program Kartu praKerja,” tulis admin situs Prakerja.org.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani setuju dengan kritikan Yunarto tersebut. Bahkan ia memiliki persepsi bahwa program pelatihan Kartu Prakerja akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan Pesiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin di kemudian hari.

“Saya kok yakin pasca 2024 skema pelatihan kartu-prakerja ini akan menjadi kasus hukum sebagaimana kasus BLBI, Bank Century, e-KTP, meski ada Pasal 27 Perppu 1/2020 (UU 2/2020),” kata Arsul Sani.

Demi kepentingan jangka panjang dan menghindari kesalahan, Arsul menilai bahwa Presiden Jokowi perlu diingatkan ketika mengeluarkan kebijakan yang dinilai kurang tepat.

“Untuk kebaikan, saya setuju soal ini kita ingatkan terus Pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Arsul yang juga anggota DPR RI ini pun mengatakan bahwa melakukan kritik terhadap pemerintah adalah sebuah keharusan ketika melihat ada sesuatu yang tidak tepat. Bahkan ia menyebut, sikap kontrol menjadi tugas utama pula anggota dewan kepada mitra kerjanya yakni pemerintah pusat.

“Meski ada dalam koalisinya Pak Jokowi, tapi mengingatkan dan mengkritisi pemerintahan itu bagian dari tugas yang di DPR RI, apalagi ketika ada yang dilihat tidak pas,” tutupnya. []

Pos terkait