Gaji Dipotong 50% dan THR Tak Dibayarkan, Karyawan Geruduk Dunkin’ Donuts

  • Whatsapp
Serikat Pekerja Dunkin' Donuts
Aksi unjuk rasa Serikat Pekerja Dunkin' Donuts di kantor pusat di 9A Jl Hayam Wuruk Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com Serikat Pekerja Dunkin’ Donuts menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat Dunkin’ Donut di kawasan Jl Hayam Wuruk, Jakarta Pusat.

Aksi unjuk rasa di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu terpaksa dilakukan lantaran mereka menolak kebijakan sepihak perusahaan yang memotong gaji karyawan sebesar 50 persen dengan dalih adanya pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Kekecewaan kami dari para pekerja Dunkin’ Donuts karena perusahaan secara sepihak juga telah memotong upah pekerja sebesar 50% bahkan lebih,” kata Ketua Serikat Pekerja Dunkin’ Donuts, Adi Darmawan dalam keterangannya, Jumat (22/5/2020).

Selain persoalan upah, para karyawan juga kecewa dengan kebijakan sepihak perusahaan terkait dengan hak mereka dalam kaitannya Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Ia mengatakan bahwa perusahaan sengaja pula menunda pembayaran THR sampai bulan Desember 2020. Sementara jika hanya melirik pada Surat Edaran Menteri Tenagak Kerja Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pihak perusahaan pun seharusnya mengambil kebijakan sesuai dengan kesepakatan. Sementara sejauh ini, pihaknya belum pernah sama sekali dilibatkan dalam perundingan tersebut.

“Jika manajemen Dunkin’ Donuts mendasarkan keputusannya pada SE Menaker tentang THR, seharusnya tidak bisa sepihak tapi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan,” ujarnya.

Apalagi dikatakan Adi, bahwa selama ini para pekerja juga sudah bekerja sangat total, sementara ketika hak mereka berupa gaji penuh dan THR Keagamaan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya, maka perusahaan terindikasi mengorbankan dan mengabaikan mereka.

“Para pekerja selama ini sudah menunjukkan loyalitasnya pada perusahaan hingga Dunkin’ Donuts bisa tetap eksis sampai hari ini. Keuntungan yang sudah didapat oleh Dunkin’ Donuts selama bertahun-tahun, kenapa tidak dikeluarkan untuk membantu pekerjanya? Apalagi THR dan upah adalah hak pekerja dan menjadi kewajiban perusahaan,” pungkasnya.

“Jangan ketika untung perusahaan diam saja, tapi ketika ada wabah corona, hak pekerjanya justru yang lebih dulu dikurangi,” imbuhnya.

Dijelaskan Adi pula, bahwa pemenuhan upah secara utuh dan hak THR menjadi kebutuhan yang sangat diharapkan oleh para karyawan, apalagi di situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Para pekerja dan keluarganya sangat membutuhkan THR tersebut untuk menyambung hidup di masa PSBB akibat pandemi Covid 19,” tandasnya.

Oleh karena itu, Adi meminta dengan tegas agar pihak perusahaan mengajak serikat pekerja untuk melakukan perundingan demi mencapai permufakatan bersama. Termasuk membuka secara transparan keuangan perusahaan sehingga mereka harus mengambil kebijakan yang dinilai Adi telah menciderai kebatinan para karyawan.

“Kami meminta direksi Dunkin’ Donuts untuk mau duduk bersama dengan serikat pekerja guna mencari kesepakatan yang terbaik,” tuntutnya.

Sementara itu, DPP Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Sabda Pranawa Djati meminta agar Kementerian Tenaga Kerja melihat perselisihan pihak perusahaan Dunkin’ Donut dan para buruhnya itu.

Dan apabila tuntutan para karyawan Dunkin’ Donuts tidak diindahkan oleh pihak manajemen, ia menyatakan akan membawanya ke jalur hukum.

“ASPEK Indonesia bersama Serikat Pekerja Dunkin’ Donuts akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar setelah masa PSBB, termasuk akan melakukan upaya hukum atas tindakan manajemen Dunkin’ Donuts yang melanggar UU Ketenagakerjaan yang berlaku,” kata Sabda. [NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait