Hindari Kegaduhan, PPP Harap TAP MPRS 25/1966 Dimasukkan ke RUU HIN

  • Whatsapp
Syaifullah Tamliha
Syaifullah Tamliha.

Inisiatifnews.com Pimpinan Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Syaifullah Tamliha menyarankan agar TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 agar dimasukkan di dalam Rancangan Undang-undanf Haluan Ideologi Negara (HIN) yang saat ini tengah digarap oleh DPR RI.

“Konsideran RUU HIN perlu memasukkan TAP MPRS Nomor : XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran PKI dan pernyataan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI, serta larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme,” kata Syaifullah dalam siaran persnya, Kamis (28/5/2020).

Bacaan Lainnya

Usulan ini disampaikan agar tidak menjadi kegaduhan di kalangan masyarakat karena ketakutan akan bangkitnya paham komunisme muncul lagi di Indonesia.

Selain itu, juga sebagai upaya untuk menjaga marwah para anggota dewan di DPR maupun MPR.

“Ini penting dimuat dalam RUU tersebut agar tidak meresahkan masyarakat dan demi wibawa DPR RI,” ujarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menegaskan bahwa TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 sama sekali tidak bisa dicabut.

“TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tidak bisa dibatalkan oleh DPR dan Pemerintah melalui UU, meskipun Pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU, sebab Tap MPRS tersebut hanya bisa dibatalkan jika disetujui oleh 575 orang Anggota DPR dan 136 anggota DPD RI dengan jumlah total 711 orang anggota MPR, sebab keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD RI,” tuturnya.

Sebagai regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, ideologi yang berkaitan dengan komunisme tidak bisa hidup di Indonesia. Dan negara yang memiliki instrumen hukum bisa mencegah dan melarang pembentukan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Sejak reformasi berlangsung setelah berhentinya Bapak HM Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia hingga saat ini, MPR RI tidak pernah membahas dan mengkaji TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut,” terangnya.

“Sehingga siapa pun yang ingin membentuk organisasi komunis, apalagi membikin Partai Komunis beserta ajarannya tetap dilarang di seluruh NKRI,” imbuh Syaifullah.

Terakhir, anggota legislatif dari Kalimantan Selatan ini pun meminta agar badan legislasi DPR RI bersikap transparan dalam pembahasan RUU HIN tersebut.

“Badan Legislasi DPR RI diharapkan melakukan transparansi dalam membahas RUU HIN tersebut dengan menyerap aspirasi semua ormas keagamaan agar marwah DPR terus-menerus mendapatkan kepercayaan rakyat yang diwakilinya,” tutupnya. [NOE]

Pos terkait