Bahas Pemecatan Presiden, GMNI Sayangkan Akademisi UGM dan UII Terjebak Politik Kekuasaan

  • Whatsapp
Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino.

Inisiatifnews.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino menyayangkan adanya diskusi yang diselenggarakan oleh pihak kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan melibatkan civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Kegiatan diskusi yang digelar secara daring melalui aplikasi meeting, Zoom itu dipandu Mahasiswa Fakultas Hukum UGM yakni Muhammad Anugerah Perdana dan menghadirkan narasumber yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara UII Prof Nimatul Huda.

Bacaan Lainnya

Menurut Arjuna, kegiatan diskusi yang mengangkat tema semacam itu tidak tepat mengingat situasi bangsa Indonesia yang tengah berjibaku melawan wabah Covid-19 seperti saat ini.

“Kami kira sudah cukup kita saling menyalahkan. Apalagi menggulirkan wacana yang provokatif. Itu sangat kontraproduktif bagi keselamatan bangsa,” kata Arjuna dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/5/2020) dini hari.

Ia juga berpendapat, bahwa kegiatan diskusi yang melibatkan oknum akademisi dari dua kampus besar di yogyakarta itu hanyalah narasi yang terjebak di dalam politik praktis kekuasaan semata.

“Rakyat sedang berjibaku dengan virus yang mematikan. Seharusnya kita gotong royong, bukan malah ribut berebut kekuasaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Arjuna mengatakan bahwa sangat tidak etis apabila ada sekelompok pihak yang justru mencoba untuk memanfaatkan kondisi bangsa yang sedang dilanda musibah pendemi Covid-19 untuk meraih kekuasaan.

Tindakan provokatif semacam itu sejatinya hanya memikirkan kepentingan golongannya semata untuk berkuasa dengan memanfaatkan situasi negara yang sedang rentan.

“Jangan memanfaatkan kondisi bangsa yang sedang rentan untuk meraih kekuasaan. Itu bukan sikap negarawan. Keselamatan bangsa harus berdiri di atas kepentingan golongan,” tutur Arjuna.

Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP GMNI M. Ageng Dendy Setiawan juga menyampaikan, bahwa seharusnya kampus dan masyarakat akademik fokus memikirkan bagaimana agar Indonesia bisa keluar dari pendemi Covid-19. Bukan justru memicu keresahan publik dengan wacana yang sarat dengan propaganda.

“Kampus adalah tempat orang berfikir. Seharusnya memikirkan solusi untuk keselamatan masyarakat dan bangsa. Bukan malah menjadi corong propaganda politik. Itu jauh dari nilai-nilai akademik yang ilmiah,” ujar Dendy.

Dendy juga menyayangkan kampus menjadi tempat provokasi untuk mempolitisasi kondisi masyarakat yang sedang berduka. Padahal menurut Dendy, kampus memiliki kebebasan akademik yang sesuai kode etik, dan obyektivitas yang menjadi landasan moral para intelektual kampus. Namun kampus justru terjebak pada politisasi bahkan propaganda politik.

“Sangat disayangkan kampus justru terjebak propaganda politik. Kampus dan akademisi sudah seperti buzzer. Padahal kampus memiliki kebebasan akademik yang terikat oleh kode etik dan obyektivitas yang menjadi landasan moral para intelektual kampus,” tutupnya.

IMG 20200528 WA0059
Banner kegiatan diskusi CLS.

Perlu diketahui, bahwa kelompok yang mengatasnamakan diri Constitutional Law Society (CLS) tersebut rencananya akan digelar hari ini sekitar pukul 14.00 s/d 16.00 WIB. Sayangnya saat nara hubung yang dikontak Inisiatifnews.com mengatakan bahwa spot peserta diskusi sudah penuh dengan pelibatan 123 orang.

Pos terkait