CLS FH UGM Batalkan Diskusi Soal Pemberhentian Presiden

  • Whatsapp
Aditya Hilmawan
Foto Aditya Hilmawan, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. [foto : https://instagram.com/adityul]

Inisiatifnews.com Presiden Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Aditya Halimawan menyampaikan, bahwa agenda diskusi yang sempat direncanakan akan digelar siang ini yakni Diskusi dan Silaturrahmi Bersama Negarawan (DILAWAN), batal.

“Saya selaku Presiden CLS FH UGM ingin menyampaikan bahwa DILAWAN 1 yang akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB nanti dibatalkan. Mohon untuk disebarluaskan kawan-kawan,” kata Aditya, Jumat (29/5/2020).

Bacaan Lainnya

Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya belum bersedia menyampaikan alasan pasti mengapa agenda diskusi tersebut dibatalkan. Namun ia berjanji akan menjelaskan detailnya setelah situasi dirasakannya sudah kondusif.

“Kronologi seluruh kejadian akan kami terbitkan nanti, setelah suasana kondusif. Mohon maaf teman-teman sekalian,” ujarnya.

IMG 20200528 WA0059
Banner kegiatan diskusi CLS.

Sementara itu, akun instagram CLS FH UGM menjelaskan bahwa memang ada kesalahan redaksional yang dibuat di dalam publikasi kegiatan. Dimana diksi yang dipakai sebelumnya adalah “pemecatan”. Diksi inilah yang dirasa menjadi gaduh di kalangan masyarakat dan menimbulkan multi tafsir.

Kemudian pihaknya mengubah diksinya menjadi “pemberhentian”, namun situasi masih belum mereda hingga akhirnya keputusan organisasi adalah membatalkan kegiatan yang rencananya akan diisi oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Nimatul Huda itu.

Mereka juga membantah materi diskusi yang sempat akan dibawakan itu berkaitan dengan agenda makar.

“Kami ingin meminta maaf sekaligus meluruskan terkait berita tidak benar yang beredar diberbagai sosial media soal gerakan makar,” tulis @clsfhugm.

Dijelaskan oleh mereka, bahwa substansi diskusi yang akan dibahas yaitu mengenai mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden, sejarah dan perjalanan pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil presiden, dan penyampaian kepada publik bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan pemberhentian karena hukum, bukan seperti dahulu yang merupakan keputusan politik. [NOE]

Pos terkait