Mahfud MD : New Normal Bukan Hanya Soal Ekonomi

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polukam), Mahfud MD menyatakan bahwa rencana kebijakan pemerintah pusat untuk memberlakukan New Normal di tengah pandemi Covid-19, tidak semata-mata karena mempertimbangkan faktor ekonomi semata.

“Pemerintah itu nomor 1 (prioritasnya) kesehatan, karena tujuan negara (adalah) membangun kesejahteraan,” kata Mahfud MD dalam Webinar dengan forum rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Sabtu (30/5/2020).

Bacaan Lainnya

Dijelaksan oleh Mahfud, bahwa pencapaian kesejahteraan harus memenuhi 3 (tiga) faktor. Antara lain kesehatan, ekonomi dan pendidikan.

“Kesejahteraan itu indikatornya dalam pembangunan manusia itu kan ada 3 ; 1) Kesehatan yang baik. Orang kalau kesehatan tidak baik itu dia tidak sejahtera meskipun uangnya banyak, jadi satu adalah kesehatannya baik, 2) Ekonominya baik, 3) pendidikannya,” jelasnya.

Maka dari itu, Mahfud menekankan bahwa kepentingan mengapa pemerintah menginisiasi New Normal adalah karena mempertimbangkan aspek kesehatan juga. Di mana masyarakat diminta untuk melakukan kegiatan yang mempertimbangkan aspek kesehatan seperti yang digaungkan oleh World Health Organization (WHO).

“Ketika bicara New Normal itu tidak bicara soal pendekatan ekonomi semata-mata, tapi yang didahulukan itu bagaimana protokol kesehatannya menurut standar WHO,” terang Mahfud.

Protokol kesehatan yang seperti apa yang dimaksud sesuai dengan standar WHO, yakni dengan tetap rajin mencuci tangah sementara di tempat-tempat termasuk lembaga pendidikan tersedia tempat cuci tangan bagi siswa maupun civitas akademika.

Kemudian patuh pada pemakaian masker agar virus Covid-19 yang masih melanda Indonesia tidak semakin menular, setidaknya karena faktor droplet.

“Kampus bapak boleh masuk, akan diatur nanti harus pakai masker, tempat cuci tangan itu ada di sudut-sudut mana, itu akan diatur di sekolah bapak dan di kampus bapak. Kemudian setiap tempat duduk kuliah dan sebagainya diatur, sehingga kita tidak pertimbangan ekonomi semata-mata,” pungkasnya. [NOE]


Pos terkait