Mahfud MD Ajak Move On Menuju New Normal Life, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
IMG 20200601 WA0039
Menko Polhukam, Mahfud MD

Inisiatifnews.com Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, pandemi Covid-19 membuat ekonomi melambat. Masyarakat khususnya di kalangan bawah pun mulai mengalami kesulitan dari sisi finansial.

Karena belum jelasnya pandemi, Mahfud menyatakan, perlu cara hidup baru atau disebut dengan istilah the new normal life.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah berpikir tentang New Normal Life. Karena apa? Karena di tengah-tengah masyarakat sudah terjadi kegalauan yang luar biasa,” ungkap Mahfud saat Webinar Pancasila bertajuk “Gotong Royong di Tengah Pendemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Senin (1/6/2020).

Menurut Mahfud, perdebatan istilah apakah relaksasi PSBB ataupun new normal, intinya adalah masyarakat harus move on di tengah pandemi corona Covid-19 sekarang ini.

“Apapun istilahnya, intinya sama. Kita harus move on. Tidak boleh kita dikurung terus,” tandas Mahfud.

Namun, ditegaskan Mahfud, move on yang dilakukan di tengah pandemi harus tetap dengan cara-cara yang terukur.

“Dengan prinsip utamanya, ikut protokol kesehatan. Realitas bahwa Covid-19 itu ada. Masa kita bersembunyi terus. Harus move on dengan tetap mengikuti protokol kesehatan,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Korupsi di Tengah Pandemi, Hukumannya Mati

Mahfud MD mengingatkan, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah pandemi Covid-19 dapat diancam hukuman mati.

Sebab, presiden telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Hukuman ini juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Mahfud pun meluruskan, sejumlah pasal dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang sebelumnya pernah dituduh sebagai pasal yang dapat melindungi pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi di tengah pandemi Covid-19.

“Bahkan saya memastikan barang siapa melakukan korupsi di era sedang terjadi bencana seperti ini, ancaman hukumannya hukuman mati. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi itu ancaman hukumanya maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kecuali dilakukan di saat bencana maka ancaman hukumannya bisa hukuman mati. Itu adalah bunyi Undang-Undang,” tandasnya. (FMM)

Pos terkait