PP Muhammadiyah Sayangkan Nama Organisasinya Dicatut Diskusi Din Syamsuddin

  • Whatsapp
anwar abbas
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat, KH Anwar Abbas.

Inisiatifnews.comKetua Pengurus Pusat Muhammadiyah, KH Anwar Abbas mendukung apapun diskusi ilmiah yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hak konstitusional untuk memakzulkan seseorang dari jabatannya sebagai Presiden.

Karena menurutnya, kajian dan diskusi ilmiah sangat dilindungi oleh Undang-undang sebagai hak berbicara dan berpendapat di muka umum.

Bacaan Lainnya

“Saya tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi tentang Menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionsitas pemakzulan presiden di era pandemi covid-19 apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh UU,” kata Anwar Abbas, Senin (1/6/2020).

Statemen Anwar Abbas itu untuk menanggapi webinar nasional yang digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) tentang “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19”.

Menurut Anwar Abbas, penggunan nama besar Muhammadiyah dalam agenda diskusi tersebut perlu disesalkan dan seharusnya tidak terjadi apalagi penggunaan brand Muhammadiyah tersebut tidak melalui ijin dan sepengetahuan dari Muhammadiyah sebagai organisasi.

“Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah,” tegasnya.

Tokoh Islam yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu menilai, bahwa topik yang dibawakan dalam diskusi tersebut menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam, sehingga hal demikian bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

“Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakannya hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat, agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah ke depannya akan bisa dijauhi dan dihindari,” tegas Anwar. [NOE]

Pos terkait