ProDem Gugat UU Covid-19 ke MK

  • Whatsapp
proDem
Ketua Majelis ProDem, Iwan Sumule bersama rombongan sedang long march ke gedung MK untuk ajukan gugatan judicial review terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Sejumlah massa yang mengatasnamakan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) menggelar aksi long march ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyampaikan gugatan terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Menurut mereka, regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat bersama dengan DPR RI itu tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bacaan Lainnya

“Bahwa UU itu itu melanggar konstitusi negara dan melanggar UUD 1945. Dan UU ini telah merusak sistem hukum kita,” kata Ketua Majelis ProDem, Iwan Sumule kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Ia juga menyebut bahwa dalam Undang-undang tersebut, ada pengabaian fungsi kontrol dan budgeting yang selama ini menjadi kewenangan DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah.

“Karena di UU 2/2020 itu APBN itu ditentukan oleh eksekutif sendiri yang menyusun. Jadi APBN diambil alih oleh pemerintah selama masa tanggap darurat corona itu diberlakukan dari 2020 sampai 2023,” ujarnya.

Ketua Umum Komnas RIM ini juga menyayangkan bahwa lembaga yudikatif tidak bisa bergerak untuk mengontrol dugaan tindak pidana korupsi di dalam pengelolaan anggaran penanggulangan Covid-19. Karena ada kewenangan imunitas yang dimiliki oleh pemerintah di dalam regulasi tersebut.

“Gimana orang mau ditindak dalam hal korupsi kalau orang itu justru diberikan Hak imunitas. Jadi dia ga sama lagi di depan hukum dan pemerintahan lagi,” terangnya.

Dengan demikian, ia berharap agar gugatan untuk melakukan judicial review tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. [RED]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait