Din Syamsuddin Persilahkan Khilafah Jadi Bahan Diskusi, Bukan Untuk Diterapkan Jadi Negara

  • Whatsapp
din syamsuddin
KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin.

Inisiatifnews.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat (Wantim MUI), Prof KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) sempat heran mengapa dirinya dituding sebagai orang yang pro negara khilafah dan konsep perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Saya dituduh mendukung Khilafah,” kata Din Syamsuddin saat mengikuti diskusi bersama GMKI dan pimpinan organisasi kemahasiswaa melalui aplikasi Zoom, Sabtu (6/6/2020).

Bacaan Lainnya

Memang diakui dirinya sempat menghadiri acara Kongres HTI yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK) pada bulan Agustus 2007 silam dalam kapasitasnya sebagai tamu undangan saja. Saat itu aparat keamanan sempat akan melarang kegiatan tersebut, namun ia yang meminta agar kepolisian mengizinkan saja agar kongres itu tetap terlaksana dengan pengawalan.

Namun di momentum itu, ia meluruskan kepada para hadirin bahwa khilafah adalah konsep yang bagus, hanya saja konsep itu tidak bisa serta merta dipaksakan menjadi sebuah sistem negara dan pemerintahan.

“Dulu saya pernah hadir dalam kongres HTI, saya sampaikan bahwa khilafah bagus, tapi menerapkan khilafah dalam membentuk sebuah negara ada perbedaan pendapat di beberapa kalangan ulama, ini (membuat) semuanya bingung,” ujarnya.

Ia pun memberikan catatan kepada para pendukung sistem khilafah di kongres tersebut, bahwa apapun perjuangannya untuk menegakkan khilafah di Indonesia, maka tatan dasarnya wajib sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Bahkan ketika dasarnya itu, ia pun mendukungnya, sementara jika tidak maka dirinya pun melarang Khilafah sebagai konsep sistem pemerintahan ala HTI diterapkan di Indonesia.

“Saya mau katakan bahwa mendirikan khilafah di Indonesia boleh tapi berdasakan kerangka Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.

Selain itu, dalam konteks menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu pun menyampaikan bahwa seluruh kajian yang berdasarkan keilmuan alias ilmiah sangat boleh dilakukan di Indonesia, termasuk juga dalam membahas sebuah ideologi tertentu bahkan untuk mengganti ideologi yang sudah diterapkan sekalipun.

Hanya saja, ia memberikan catatan keras bahwa ketika dialog ilmiah untuk mengganti sebuah ideologi tersebut justru diimplementasikan dengan sebuah paksaan dan dibarengi dengan aksi kekerasan dalam bentuk apapun, maka itu yang tidak bisa dibenarkan.

“Kalau mau ganti ideologi Indonesia dalam konteks dialog ilmiah, silahkan. tapi Kalau mau menggunakan kekerasan ini urusan lain,” pungkasnya. [NOE]

Pos terkait