Menko Polhukam Sebut Pengusul RUU HIP Adalah DPR RI

  • Whatsapp
mahfud md menko polhukam bahas ruu hip
Menko Polhukam, Prof Mahfud MD dalam webinar dengan para tokoh asal Madura.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan penjelasan kepada masyarakat dan tokoh Madura, bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah usulan dari DPR RI, bukan dari pemerintah.

“RUU HIP disusun oleh DPR dan masuk dalam Prolegnas tahun 2020,” kata Mahfud MD dalam webinar bersama dengan para tokoh Madura Lintas Provinsi dan Lintas Negara, Sabtu (13/6).

Bacaan Lainnya

Hadir dalam webinar tokoh-tokoh Madura di antaranya Prof. Didik Rachbini, Prof. Khairil Anwar Notodiputro, Rektor IPB Prof. Arif Satria, para ulama dan bupati se Madura, Prof. Amien Rifai, serta tokoh-tokoh Madura dari lintas negara.

Mahfud melanjutkan, dalam konteks proses pembentukan perundang-undangan, pemerintah belum dalam kapasitas memberikan masukan dan terlibat dalam pembahasan, karena sejauh ini pemerintah baru mendapatkan draft RUU-nya.

“Tahapan sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU-nya,” ujarnya.

Bahkan untuk melanjutkan ke tahapan proses, Mahfud juga menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) sebagai bentuk respon pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut di lembaga legislatif.

“Presiden belum mengirim Supres untuk membahasnya dalam proses legislasi,” terangnya.

Sementara, memang sampai saat ini pemerintah masih menggodok draft tersebut, agar pandangan dari eksekutif nantinya bisa dituangkan di dalam lampiran Surpres.

“Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,” terangnya.

Namun untuk menjawab keresahan banyak kalangan masyarakat tentang potensi kebangkitan paham komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI), Mahfud menyatakan, pemerintah tengah mengusulkan agar TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bisa menjadi konsideran dari RUU HIP.

“Nanti jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966,” pungkas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. (FMM)

Pos terkait