Pemerintah Diminta Tunda Pilkada 2020 Agar Tak Muncul Cluster Covid-19 Baru

  • Whatsapp
abdullah kelrey
Ketua Komite Nasional Garda Nawacita, Abdullah Kelrey.

Inisiatifnews.com – Ketua Komite Nasional Garda Nawacita, Abdullah Kelrey mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian agar menunda terlebih dahulu agenda Pilkada serentak yang tengah dijadwalkan akan berlangsung bulan Desember 2020 ini.

Alasan yang dikemukakan Kelrey, bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung bahkan belum menunjukkan gejala akan turun. Apalagi upaya pemberlakuan New Normal justru dibarengi dengan data lonjakan kasus tersebut malah meninggi.

Bacaan Lainnya

“Kami mendesak kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk segera perintahkan Mendagri untuk menunda Pilkada serentak bulan Desember mendatang,” kata Kelrey dalam siaran persnya, Minggu (14/6/2020).

Ia juga menyebut jika Pilkada 2020 tetap digelar, justru akan muncul cluster COVID-19 baru. Sementara sentimen negatif yang dialamatkan kepada pemerintahan Jokowi-Maruf masih terus digoreng oleh beberapa kalangan. Dan apa jadinya ketika agenda politik lima tahunan itu justru malah semakin membuat data kasus COVID-19 semakin meroket.

“Kami tidak menginginkan hal itu terjadi. Apalagi presiden yang nantinya akan disalahkan. Maka, penting untuk dipertimbangkan oleh Presiden mengingat adanya potensi gelombang kedua COVID-19,” tuturnya.

Ia pun menyinggung tentang wacana pemberlakuan protokol kesehatan yang akan diterapkan dalam proses pemungutan suara nanti. Betapa tidak, ketika pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pengetatan dari aparat keamanan pun banyak masyarakat yang tidak patuh, apalagi ini hanya untuk agenda politik semata.

“Belum tentu protokol kesehatan pada pilkada serentak ini akan jalan dengan baik. Karena euforia tim sukses dan simpatisan kandidat terlalu besar. Ingat bahwa orang Indonesia itu senang sekali bereuforia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kelrey juga menaruh kecurigaan bahwa ada sekelompok masyarakat yang justru ingin menjerumuskan kemerintah agar gagal dalam upaya penanggulangan COVID-19 dengan mendorong Tito Karnavian tetap menggelar Pilkada 2020.

“Perlu pertimbangkan adalah, operasi dari lawan politik Tito Karnavian dan Pemerintah untuk menggagalkan program pemerintah di tengah COVID-19 dengan tetap menjalankan pilkada serentak nanti,” pungkasnya.

Tidak hanya itu saja, Kelrey juga menyinggung tentang kasus pelaksanaan pemilu tahun lalu. Di mana ia mencatat bahwa penyelenggaraan pilpres 2019 saja tanpa adanya COVID-19 pun, panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) banyak jatuh korban.

“Untuk itu, saya tegaskan sekali lagi kepada Presiden Jokowi segera perintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menunda agenda pilkada serentak Desember 2020,” imbuhnya.

Untuk menanggulangi krisis kepemimpinan karena habisnya masa jabatan kepala daerah karena belum dilaksanakannya proses politik Pemilu, Kelrey menyebut bahwa jabatan Kepala Daerah tersebut bisa diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) sementara waktu sampai ditemukan pemimpin batu definitif.

Karena menurutnya, menghindarkan masyarakat dari potensi tertular COVID-19 jauh lebih penting dibanding agenda mengejar jabatan dan tahta.

“Jangan mendahulukan kepentingan kelompok dari pada nasib rakyat banyak. Masih ada alternatif kedua, adanya kebijakan lain soal kepala daerah yaitu Kebijakan PLT Kepala Daerah,” tutupnya. [NOE]


Pos terkait