Gugatan JR UU Covid-19 Diterima MK, ProDem Mohon Dukungan dan Doa

  • Whatsapp
proDem
Ketua Majelis ProDem, Iwan Sumule bersama rombongan sedang long march ke gedung MK untuk ajukan gugatan judicial review terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020. [foto : Istimewa]

Jakarta, Inisiatifnews.comPengajuan gugatan Judicial Review yang dilakukan oleh jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya diterima oleh panitera dengan didapatkannya jadwal persidangan.

Dalam pengumuman jadwal sidang di MK tersebut, gugatan JR yang dilakukan oleh ProDem telah terdaftar dengan nomor perkara 42/PUU-XVIII/2020.

Bacaan Lainnya

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar pada hari Kamis 25 Juni 2020 pukul 13.00 WIB tersebut adalah sidang perdana dengan materi pengujian formil dan materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Ketua Majelis ProDem, Iwan Sumule merasa bersyukur akhirnya upaya konstitusional yang ditempuhnya mendapatkan angin segar dari lembaga yudikatif tersebut.

Ia pun memohon dukungan dari berbagai kalangan dan doa agar apanyang diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

“Mohon dukungan dan doa, agar gugatan Judicial Review (JR) terhadap UU 2 tahun 2020 dikabulkan MK, untuk Indonesia yang lebih baik dan bebas dari para tuyul pencuri uang negara,” kata Iwan dalam keterangannya, Jumat (19/6/2020).

Dalam JR tersebut, Iwan Sumule berlaku sebagai Pemohon dan sebagai kuasa hukum dipimpin oleh Effendi Saman.

Perlu diketahui, bahwa pada hari Jumat pekan lalu tanggal 5 Juni 2020, sejumlah aktivis dari ProDem menggelar long march dari kawasan Jl Veteran menuju ke gedung MK.

Aksi mereka itu bertujuan untuk mendaftarkan gugatan JR terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menurut Iwan, UU Nomoe 2 Tahun 2020 itu menyalahi aturan hukum karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditentukan oleh eksekutif sendiri.

“Jadi APBN diambil alih oleh pemerintah selama masa tanggap darurat corona itu diberlakukan dari 2020 sampai 2023,” ujarnya. [MAD]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait