Jihad Demokrasi & Keadilan

Ini Tujuan Mahfud MD Bentuk MMD Initiative dan Sahabat Mahfud

  • Whatsapp
Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan materi di acara Bincang Seru Mahfud. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar halal bi Halal bersama Sahabat Mahfud Nasional dan MMD Initiative melalui Zoom Meeting, Minggu (21/6/2020).

Mahfud pun bercerita sekilas tentang tujuannya mengapa dia membentuk lembaga MMD Initiative selepas pensiun dari Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013 lalu.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan bahwa lembaga MMD Initiative adalah wadah ilmiah yang ditujukan untuk mewujudkan cita-citanya yakni menegakkan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

“Awalnya membentuk lembaga studi namanya MMD Initiative. Itu seperti lembaga research dan studies. Sama kayak The Habibie Center,” papar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Lantas kenapa ada Sahabat Mahfud. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu bercerita alasannya mengapa komunitas itu terbentuk.

“Sesudah (MMD Initiative) itu berjalan, timbul perkembangan karena pembahasannya tidak selalu ilmiah karena ada pembahasan ringan soal sosial masyarakat, maka lahirlah Sahabat Mahfud, jadi Sahabat Mahfud ini anak dari MMD Initiative,” lanjutnya.

Sahabat Mahfud, tepatnya dibentuk tahun 2014. Memang tidak ada tujuan lain dibentuknya berbagai lembaga ini selain berusaha menjadi lembaga yang membantu jalannya demokrasi dan tegaknya keadilan. 

“Kita akan perjuangkan itu agar bagaimana negara ini jadi negara demokrasi. Karena demokrasi selalu bertumpu pada satu falsafah bahwa rakyat harus diutamakan. Pemerintahan lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan ini yang dianut prinsip Indonesia sejak dulu,” terangnya.

Diingatkannya, demokrasi akan jadi liar jika tidak ditopang dengan prinsip nomokrasi yang implementasinya adalah justice atau hukum. Sementara hukum dikatakan Mahfud cabangnya ada 3 yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan ketiga cabang ini pun dalam praktiknya saling tarik menarik.

Problem demokrasi

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyampaikan bahwa masih ada problem dalam demokrasi.

Ia kemudian menyampaikan bahwa berdasarkan salah satu hasil penelitian yang dikutipnya dari Australia yakni, demokrasi Indonesia aneh dan sering timbul problem soal keadilan. Sementara di Indonesia, demokrasi justru menjadi kendaraan untuk tumbuhkan korupsi. Padahal, di berbagai negara yang dilanda penyakit korupsi, obatnya adalah demokrasi, karena dengan demokrasi pemerintah bisa dikontrol oleh rakyat.

“Tapi hasil penelitiannya, di Indonesia malah semakin banyak korupsinya,” ujar Mahfud. 

Pun demikian, hasil penelitian yang disinggung Mahfud juga tidak boleh ditangkap sekejap dan mentah-mentah, karena bisa menjadi perspektif negatif terhadap demokrasi itu sendiri.

“Kalau dikutip pendek, ini banyak orang salah sangka,” pungkasnya.

Diungkapkan Mahfud, korupsi sudah menjadi penyakit demokrasi di Indonesia bahkan sejak era orde baru. Di mana dulu di era pemerintahan Presiden Soeharto, korupsi sudah sangat masif namun terkontrol.

“Dulu jaman Pak Harto ada korupsi itu diatur, yang korupsi itu eksekutif, nggak ada DPR itu korupsi. Tapi sekarang korupsi dimulai dari membuat APBN. Itu hasil penelitian. Buat APBN dan APBD itu sudah ada tawar menawar, kalau anggarannya disetujui maka saya minta ini itu. Itu problemnya demokrasi di Indonesia makin banyak korupsi. Itu fakta dan siapa yang mau bantah soal itu,” bebernya.

Walaupun demikian, Mahfud tetap menyatakan bahwa demokrasi adalah kunci bagaimana Indonesia bisa terbebas dari persoalan tersebut. Hanya saja demokrasi harus benar-benar diterapkan dengan sebenar-benarnya.

Wujudkan demokrasi yang benar

Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini pun terus mengajak kepada publik untuk membangun negara ini menjadi negara demokrasi yang benar. 

“Dalam tataran implementasi, ada beberapa jajaran pejabat yang bekerja benar dan ada yang tidak benar. Ini kenapa masyarakat sipil harus terus mengkritisi ini. Apakah kita putus asa dan diamkan? Tentu tidak. Kita harus berposisi di posisi masing-masing. Saya harus berusaha semaksimal mungkin mulai dari saya dan sekeliling saya harus bisa berantas korupsi walaupun ada blokir besar-besar di sana, tapi kita harus bisa manufer. Inilah seni di pemerintahan,” tutur Mahfud.

Mahfud menegaskan, bahwa demokrasi harus ditegakkan dengan benar oleh tangan-tangan yang tepat. Karena apapun prosesnya, pada akhirnya keadilan dibangun oleh proses-proses formal dan melalui proses demokrasi. 

“Kalau anda mau ambil kebijakan (yang baik dan adil) maka ambil kekuasaan itu. Karena apapun keputusan yuridis adalah siapa yang saat ini memegang kekuasaan,” tuturnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga pernah memiliki cerita bagus ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat. Bahkan cerita ini pun pada akhirnya menjadi salah satu pedomannya dalam memandang sebuah kebijakan.

“Saat saya di MK dulu, Presiden SBY undang para wartawan, karena banyak kritik kepada Pemerintah saat itu. Jawaban Pak SBY bagus sekali dan saya jadikan prinsip saat ini; ‘Kalau saya jadi pemerintah di Orde Baru, gampang dan saya akan otoriter. Kalau sekarang saya sulit ambil keputusan yang bisa diterima semua orang yang tak ada kritiknya. Kalau mau (puaskan semuanya) kembalikan saja kita ke Orba, semua yang tak sepakat kita libas’. Tapi kita nggak mau begitu, kita kan mau jalankan demokrasi, democracy and Justice,” kisah Mahfud.

Oleh karena itu, ia memberikan catatan dan semangat kepada para gerasi bangsa Indonesia dan kepada para Sahabat Mahfud Nasional dari sabang sampai merauke agar tetap berjuang menegakkan demokrasi dan keadilan. Karena itu adalah cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

Bahkan perjuangan itu tidak boleh berhenti sekalipun faktanya banyak rintangan sehingga perjuangan menjadi tidak mudah, karena ia yakin suatu saat nanti apa yang dicita-citakannya itu akan terwujud di Indonesia melalui kepemimpinan yang estafet.

“Kita upayakan dulu sebisa kita, nanti akan diwariskan oleh siapa nanti generasi setelah kita, tapi suatu saat nanti pasti akan terwujud Indonesia yang berdemokrasi dengan baik,” tutupnya. (INI/RED)

Pos terkait