Di Depan Sahabat Mahfud, Menko Polhukam Curhat Ucapannya Kerap Dipotong dan Digoreng

  • Whatsapp
sahabat mahfud
Halal Bihalal Sahabat Mahfud Nasional secara virtual.

Inisiatifnews.com Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan terkait dengan konten gorengan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang kontra dengan pemerintah saat ini dengan menggunakan potongan-potongan narasi yang pernah disampaikannya.

Salah satunya adalah tentang seorang pejabat negara wajib mundur ketika sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Bahkan ia menyatakan jika sampai saat ini apa yang disampaikannya itu masih berlaku kepada siapapun. Namun narasi itu tidak berdiri sendiri, melainkan ada penjelasannya yakni tentang syarat.

Bacaan Lainnya

“Ukuran kepercayaan pejabat di mata publik itu ada syaratnya, kalau dia masih dipercaya melalui proses pemilu berarti dia masih dipercaya rakyat,” kata Mahfud dalam Halal bi Halal bersama Sahabat Mahfud Nasional dan MMD Initiative melalui Zoom Meeting, Minggu (21/6/2020).

Sementara dalam ucapannya itu, Mahfud menyampaikan ada konteks yang harus dilihat agar bisa memahami ucapannya secara utuh. Di mana saat itu ia memberikan sebuah komentar terhadap seorang Ketua DPD yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun tidak kunjung mengundurkan diri.

“Pidato saya di tahun 2016, ada Ketua DPD ditangkap KPK tapi dia tidak mau mundur, harusnya kan dia mundur dong karena telah menciderai citra DPD. Maka dalam konteks itu saya berpidato,” jelasnya.

Ketika seseorang pejabat negara atau pejabat publik sudah ditangkap tangan oleh KPK dan diindikasi melakukan tindak pidana korupsi atau suap, maka legitimasi terhadap jabatan publik yang disandangnya sudah luntur. Dalam konteks ini, pejabat publik tersebut sudah seharusnya mengundurkan diri.

“Kalau sudah ditangkap tangan, dia tidak punya lagi legitimasi moral untuk dipertahankan,” imbuhnya.

Konteks yang disampaikan Mahfud MD ini juga tertuang di dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di mana di dalam klausul kedua tentang etika politik dan pemerintahan menjelaskan tentang hal itu. Yang isinya antara lain ;

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain tentang pejabat yang tidak dipercaya publik, Mahfud juga meluruskan tentang sentimen negatif yakni siapapun yang masuk ke dalam sistem pemerintahan, malaikat pun bisa menjadi iblis.

Kalimat ini pun diakui Mahfud pernah ia sampaikan di tahun 2013 dan dimuat oleh situs Republika.co.id, di mana konteks yang ia sampaikan adalah terkait dengan kritikan tentang Undang-Undang pemerintahan daerah, dan kala itu ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Siapapun yang masuk ke sistem di Indonesia, malaikat pun bisa menjadi iblis, yang tidak koruptor bisa jadi koruptor,” kata Mahfud.

“Itu tahun 2012, ketika kita ubah UU Pemerintahan Daerah dan saya saat itu Ketua MK,” imbuhnya.

Saat itu, MK yang dipimpin Mahfud MD telah membatalkan 72 kursi hasil pemilu karena kecurangan di tingkat pusat serta 60 kursi di tingkat daerah. Bahkan praktik politik kotor itu melibatkan semua parpol sehingga kecurangannya dianggap sangat sistematik.

Kemudian Mahfud pernah menjelaskan bahwa kecurangan politik yang disebutkannya itu didominasi dengan motif politik uang. Karena jabatan politik lebih banyak disetir oleh cukong yang cenderung berorientasi keuntungan finansial.

Sayangnya, statemen Mahfud MD itu dipelintir oleh sebagian kelompok dan dijadikan hoaks untuk mendelegitimasi pemerintahan saat ini.

“Sekarang (narasi itu) dipotong-potong dan disebut seolah pemerintahan sekarang iblis. Itu hoaks,” tegasnya.

Oleh karena itu, Mahfud mengatakan bahwa ini perlu dijelaskanya untuk meluruskan beberapa sentimen negatif yang dibuat beberapa kalangan yang kontra terhadap pemerintah, bahwa Presiden Joko Widodo tidak dipercaya publik dan sistem pemerintahan saat ini seperti iblis, sehingga publik tidak salah paham dan malah terprovokasi yang tidak benar.

“Jadi jangan terprovokasi berita-berita hoaks, (statemen) itu masih berlaku bagi siapapun termasuk kepada Presiden Jokowi,” tegasnya. [NOE]

Pos terkait