Istana Beri Kesempatan DPR Banyak Serap Aspirasi Rakyat Soal RUU HIP

Jokowi
Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju. [foto : twitter/jokowi]

Inisiatifnews.com – Pro dan kontra terhadap rencana DPR RI yang kan membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih senter terdengar di kalangan publik.

Namun, Pemerintah sebagai pihak eksekutif telah mengambil sikap untuk menunda terlebih dahulu pembahasan RUU tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono. Ia mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR RI untuk menyerap lebih jauh aspirasi elemen masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi arau masukan dari setiap elemen masyarakat,” ujar Dini kepada wartawan, Sabtu (20/6/2020).

Dini membenarkan bahwa dalam pertemuan bersama Purnawirawan TNI-Polri dan legiun veteran Indonesia, Presiden menegaskan pemerintah belum mengeluarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU HIP lantaran belum mengetahui arah RUU HIP.

Beberapa waktu yang lalu, Menko Polhukam Prof Mahfud MD juga sudah menyampaikan sikap pemerintah tersebut. Di mana hasil keputusan kabinet bahwa pemerintah memilih untuk menunda pembahasan RUU HIP karena masih banyaknya pro dan kontra di kalangan masyarakat.

“Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk membahasnya,” kata Mahfud, Selasa (16/6).

Sementara mempersilahkan DPR RI menjaring lebih banyak partisipasi publik di dalam upaya perancangan Undang-undang tersebut, pemerintah saat ini lebih memilih untuk fokus dalam melakukan upaya-upaya yang memiliki urgensi tinggi yakni penanggulangan wabah Covid-19.

“Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini,” terangnya. []

Pos terkait