Geger Trisila, Ekasila dan Piagam Jakarta, Jimly : Pegang Teguh Konsensus Final 18 Agustus 1945

  • Whatsapp
jimly
Jimly Asshiddiqie. [foto : istimewa]

Inisiatifnews.com Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie memberikan arahan terkait dengan perdebatan tentang trisila dan ekasila akibat pro kontra RUU HIP yang tengah terjadi.

Menurutnya, persoalan ekasila, trisila bahkan piagam Jakarta sekalipun adalah bagian dari sejarah dari pembentukan konsensus UUD 1945 dan Pancasila yang saat ini telah dipakai oleh bangsa dan negara Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Untuk pahami konteks historis UUD 45, ekasila, trisila dan Piagam Jakarta (adalah) sama-sama penting diketahui. Tapi untuk dijadikan rumusan hukum positif resmi menjadi setback dan bertentangan dengan norma konstitusi yang berlaku resmi sejak 18-8-45,” kata Jimly, Selasa (23/6/2020).

Ia menyarankan agar semua pihak untuk kembali fokus pada penegakan konsensus yang sudah disepakati dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.

“Pegang teguhlah konsensus final per 18-8-45 untuk maju, jangan mundur ke belakang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jimly juga menyampaikan bahwa ada 2 peristiwa besar yang sering diungkit saat ini dalam perumusan dan pembentukan falsafah bangsa Indonesia. Yakni ketika sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di mana ada peristiwa pidato usulan Pancasila oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian ada peristiwa 22 Juni 1945 penetapan Piagam Jakarta.

“75 tahun yang lalu, Sukarno berhasil rumuskan Piagam Jakarta sebagai hasil tim 9 yang ia ketuai yang dibentuk BPUPKI. Tanggal ini (22 Juni) baik untuk selalu diingat seperti pidato bersejarah 1-6-45 oleh Bung Karno,” kisahnya.

Baik pidato Bung Karno 1 Juni dengan Piagam Jakarta 22 Juni, bagi Jimly adalah fakta sejarah dan sangat menjiwai Pancasila yang saat ini sudah menjadi falsafah bangsa dan negara Indonesia. Inilah kenapa Jimly menyebut kedua fakta sejarah itu tidak perlu diperdebatkan lagi dan malah mendegradasi Pancasila sekarang.

“Keduanya sama-sama mengisi roh Pancasila yang berlaku dan disahkan 18-8-45 sebagai rujukan resmi kita berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

Tak usah saling cari kesalahan

Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 itu menilai sudah tidak perlu adanya upaya saling mencari kesalahan terkait dengan polemik RUU HIP, apalagi beberapa kalangan menyalahkan Presiden Joko Widodo dan Ketua Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Karena ia menyebut bahwa pengusul draft RUU tersebut adalah DPR RI.

“Yang rancang RUU bukan BPIP tapi Baleg DPR. Maka tidak perlu salahkan ibu Mega selaku Kepala Pengarah BPIP. Malah semua parpol kecuali 2 ikut teken. Tapi untuk apa saling cari siapa yang salah,” ujarnya.

Yang paling penting untuk saat ini kata Jimly, adalah bagaimana mensyukuri sikap organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keras melakukan kontrol terhadap polemik RUU tersebut.

“Yang penting syukuri sikap MUI dan ormas-ormas, sehingga apa yang salah bisa dikoreksi. Pembahasan RUU juga sudah distop,” terangnya. [RED]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait